Select Page

Dalam sejarahnya, kesehatan seringkali tidak menjadi program prioritas nasional. Namun dalam beberapa dekade terakhir, Pemerintah Nasional mulai menyadari dampak mengerikan akibat dari krisis kesehatan terhadap kepentingan nasional, seperti halnya dampak krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Ketika suatu masalah kesehatan telah menjadi prioritas pemimpin negara, maka diharapkan dukungan penuh dari sisi kebijakan dan pendanaan akan mengiringi setelah itu.

Laporan terkini yang dikutip dari worldometers, telah lebih dari 3 juta orang di seluruh dunia yang positif terinfeksi COVID-19. Angka yang sangat besar untuk sebuah pandemi, setidaknya setelah pandemi flu spanyol, yang menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia. Tidak hanya soal sebaran kasus yang mesti disorot, pandemi ini juga memberi pengaruh luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan manusia, bayangkan, sebuah kota di tutup, pasar ditutup, taman bermain ditutup, sekolah diliburkan, dan mobilisasi manusia hanya dibatasi untuk kebutuhan logistik, makanan, dan kesehatan. Implikasinya sudah barang tentu akan mempengaruhi perekonomian dan ketersediaan pangan di dunia. Krisis sudah didepan mata, ramalan dari berbagai Lembaga riset keuangan dunia menyebutkan hampir dipastikan seluruh negara dunia akan mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi minus, pemangkasan pos anggaran besar-besaran, hingga mengurangi jumlah tenaga kerja. Informasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini merupakan sebuah fakta, jalan yang akan dihadapi umat manusia kedepannya. Lantas bagaimana sebaiknya menyikapi krisis yang mungkin sudah didepan mata ?

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membangun rantai pasok logisitik di setiap daerah. Tipikal pandemi yang hadir dari daerah urban, dan menjangkit keseluruh dunia, memberi harapan akan daerah-daerah pinggiran yang terkenal dengan lumbung pangannya. Bukan berarti pandemi lebih baik menjangkit di daerah perkotaan, tapi setidaknya daerah pinggiran yang jauh dari mobilitas penduduk dan penyebaran COVID-19 yang teramat cepat, dapat terhindar dari situasi yang akan jauh lebih berbahaya. Daerah ini mesti dijaga, dengan jaring pengaman sosial.

Bukan saja soal ketersediaan pangan, yang lebih menakutkan adalah ketika kasus menyebar ke daerah-daerah pinggiran, malapetaka lebih besar akan terjadi, dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang minim dan susah diakses. Jika hal ini terjadi, krisis pangan adalah akibat buruk yang mesti ditanggung, suatu hal yang harus dihindari ditengah gejolak pandemi yang semakin memuncak. Berbagai kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran ke daerah pedesaan pun sudah dilakukan, dengan melarang mudik, membentuk posko dan relawan COVID-19, membatasi mobilitas menuju desa dsb. Upaya tersebut, sejauh ini relatif efektif membendung episentrum penyebaran pandemi COVID-19. Senada dengan WHO yang sudah menyerukan hal serupa.

Dinamika Pandemi

Selama masa pandemi, banyak Negara mulai diprediksikan mengalami resesi atau pertumbuhan ekonomi minus. JP Morgan dan IMF masing-masing memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 berada pada minus 1,1% dan minus 3%. Imbas dari pertumbuhan ekonomi yang negatif tentu akan berdampak pada krisis pangan.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) bahkan telah memperingatkan bahwa pandemi coronavirus global dapat memicu “krisis pangan yang mengancam,” akibat dari pola produksi yang terhambat dampak dari banyaknya pembatasan selama masa pandemik. Tindakan cepat mesti diambil untuk melindungi yang paling rentan, menjaga rantai pasokan pangan global (Global Supply Chain) tetap hidup dan mengurangi dampak pandemi di seluruh sistem pangan, tak terkecuali di Indonesia.

Diakui oleh Presiden Jokowi bahwa ancaman krisis pangan tengah menghadang  Indonesia di masa pandemi. Defisit sudah terjadi pada pasokan beras, jagung, cabai, bawang merah, telor ayam, gula pasir dan bawang putih. Faktor hambatan akibat PSBB dianggap alasan dibalik terjadinya defisit, akibat arus mobilitas barang yang terhambat.

Seruan Presiden Jokowi agar BUMN terlibat dalam mencetak persawahan baru, hanyalah solusi jangka pendek dan butuh waktu lama hinggga padi tersebut bisa dimanfaatkan, sementara pandemi sampai hari ini masih belum ada prediksi jelas tentang waktu berakhirnya. Sebagian menyebutkan bulan juli, namun Presiden sendiri sudah mewanti-wanti akibat dari pandemi belum akan berakhir hingga akhir tahun 2020.

Oleh karena itu, langkah taktis pemerintah mesti dilihat secara kritis berdasarkan fakta yang ada. Sekali lagi dalam seruan presiden tersebut ada ambivalensi.  Faktanya Indonesia justru tengah menghadapi ancaman krisis pertanian, yang disebabkan oleh krisis jumlah petani, alih fungsi lahan pertanian yang massif dan urbanisasi yang tinggi.

Sektor pertanian Indonesia tidak bisa berbicara banyak. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu hampir 30 tahun terakhir, tercatat sejak tahun 1990-2018 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB turun drastis dari 22,09% menjadi sekitar 13%. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada tahun 2018 luas baku sawah di Indonesia tinggal 7,1 juta hektar (ha) atau turun dibandingkan 2013 yang masih 7,75 juta ha. BPS juga melansir bahwa tahun 2018, pekerja di sektor pertanian tercatat 35,7 juta orang atau 28,79, namun sebagian besar sudah memasuki usia tua. Sementara itu, hanya ada 10 persen dari jumlah petani, yang berasal dari kelompok petani berusia muda (19-39 tahun). Jika kondisi ini tetap bertahan, pada 10 tahun kedepan ancaman krisis pangan yang menakutkan akan benar-benar terjadi.

Membangun Keamanan Pangan Selama Pandemi

Keamanan Pangan adalah kata kunci untuk membangun rantai pasok pangan (Food Supply Chain). Ketika keamanan Pangan (Food Security) yang terdiri atas tiga pilar, yaitu Ketersediaan Pangan, Akses Pangan (Kemampuan/daya beli masyarakat), dan pemanfaatan pangan, dipastikan stabil, maka proses awal dari produksi di tingkat petani, pengumpul, penyalur, hingga ke konsumen akan dapat berjalan sesuai alur, untuk memberi nilai tambah pelayanan barang dan jasa, baik bagi petani maupun penyalur.

Beririsan dengan upaya membangun keamanan pangan selama pandemi, Pemerintah telah mengganggarkan dana sebesar 405,1 triliun untuk menghadapi pandemi, dengan rincian Rp 110 triliun untuk program Jaring perlindungan sosial dan Rp 75 triliun untuk kesehatan. Sementara Rp 150 triliun dialokasikan bagi pemulihan ekonomi dan Rp 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR). Meskipun secara besaran, porsi anggaran tersebut termasuk rendah dibanding Singapura ataupun Malaysia, apalagi USA dan Jepang, tapi setidaknya dengan pemanfaatan secara maksimal dan menyentuh langsung ke masyarakat, diharapkan penanganan dampak selama pandemi dan pasca dapat teratasi.

Pada konteks ini, sorotan mesti difokuskan pada besaran dan porsi anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sebesar 110 triliun yang dipergunakan untuk membangun jaring pengaman sosial. Setidaknya dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia dari berbagai gugus tugas penanganan COVID-19, tiga pilar untuk mewujudkan keamanan pangan diharapkan dapat terwujud. Pertama, upaya membangun ketersediaan pangan. Dari anggaran sebesar itu, salah satu yang disorot adalah program padat karya. Setiap desa telah diminta untuk memfokuskan pada program padat karya tunai, untuk meminimalisir dampak akibat dari banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan. Kementerian pertanian telah memfokuskan pada pembuatan embung, rehabilitasi kebun, perpipaan dan desa mandiri benih.

Kedua, ditengah pandemi yang sangat cepat menyebar, akses pangan masyarakat relatif akan terhambat. Petani penggarap dalam jumlah besar tentu harus memperhatikan keselamatan pekerja agar sesuai dengan SOP pencegahan COVID-19. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah mesti menggandeng berbagai start-up produk pertanian, sehingga proses distribusi barang dapat meminimalisir arus mobilisasi manusia.

Ketiga, Program bantuan sembako dan BLT harus diiringi dengan pemenuhan kebutuhan pangan bergizi untuk masyarakat. Kesehatan adalah hal yang vital bagi masyarakat agar terhindar dari dampak penyakit selama pandemi, selain karena fokus tenaga kesehatan yang teralihkan untuk penyembuhan pasien COVID-19, juga untuk mengatasi kemungkinan terinfeksi virus, karena imunitas tubuh cukup kuat.

Oleh karena itu, porsi anggaran dan dukungan dalam penanganan COVID-19 harus diupayakan penuh memperhatikan sektor pangan, dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya. Hal ini didasari atas keyakinan bahwa ketersediaan pangan ditengah pandemi adalah modal yang kuat untuk melawan pandemi itu sendiri. (Nabhan Aiqani)

error: Content is protected !!