Select Page

“58 % dari total luas wilayah Kabupaten Solok merupakan hutan lindung, yang dahulunya tidak boleh dikelola, diolah maupun diakses oleh masyarakat. Dengan adanya program perhutanan sosial Kawasan hutan bisa diakses oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya. Sudah boleh dieksplorasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” Ujar Bupati Solok, Gusmal selaku keynote speaker pada Workshop Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dengan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok, Selasa (10/12), bertempat di ruangan Solok nan Indah.

Kabupaten Solok mempunyai visi, yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata. Perhutanan sosial merupakan salah satu program yang sangat berkaitan sekali untuk mendukung visi ini. Meskipun, secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi Solok terjadi penurunan, namun tidak signifikan berhubungan langsung dengan program perhutanan sosial.

“Tahun lalu partumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten Solok 5,33%, sedangkan tahun ini menjadi 5,23%, artinya terjadi penurunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya pengurangan lahan pertanian dari sebelumnya seluas 23 ribu hektar menjadi 19 ribu ha, sementara jumlah masyarakat semakin meningkat,” sambungnya.

Sekarang dengan adanya hutan yang telah diberi hak kelola oleh pemerintah dijadikan sebagai lokasi peningkatan produksitiftas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh wali nagari Indudur menyuruh masyarakatnya untuk menanam tanaman di kawasan hutan dengan tanaman yang memiliki produktifitas tinggi dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Perhutanan sosial seharusnya menjadi solusi atas massifnya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi. Dalam kebijakan perhutanan sosial pemerintah kabupaten memiliki program untuk tidak menanami Kawasan perhutanan sosial dengan tanaman yang berumur panjang, dan bisa juga menanam tanaman yang sifatnya tumpang sari. Ini tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” terang Gusmal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok bahkan telah menyiapkan rumusan kebijakan yang mengatur secara rigit mengenai pengelolaan SDA berkelanjutan, melalui Perhutanan Sosial. “Pemda sedang merumuskan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan saya telah berkomitmen sewaktu pelantikan Wali Nagari terpilih nanti untuk menekankan pentingnya pemanfaatan PS sebagai solusi pengentasan kemiskinan,” Kata Gusmal.  

Pada workshop ini, juga ditandangani komitmen bersama antara Pemda Kabupaten Solok, yang diwakili oleh Kepala Bappeda serta KKI Warsi dengan diketahui oleh Bupati Solok untuk mendorong agar Kebijakan SDA berkelanjutan melalui Perhutanan Sosial diakomodir di Kabupaten Solok.

Potensialnya Kabupaten Solok

Sementara itu, Koordinator Program KKI Warsi, Rainal Daus menyebutkan bahwa Kabupaten Solok sangat bersejarah, bisa dibilang merupakan pionir dalam penerapan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat. “Nagari pertama di Sumatra Barat yang mendapatkan legalitas pengelolaan hutan adalah Nagari Simanau, Kabupaten Solok. Terkini, Luas Hutan Nagari di Kabupaten Solok sudah lebih dari 10 ribu Ha. Bahkan Tokoh Nasional perhutanan sosial juga berasal dari Solok, yaitu Wali Nagari Indudur,” terang Rainal.

Tidak berhenti disitu, masyarakat selaku pengelola perhutanan sosial sudah memiliki banyak inisiatif yang tentunya perlu didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok. “Ada beberapa kelompok tani berbasis potensi hutan nagari yang sudah mulai mengurangi biaya produksi pertanian dengan mengembangkan sistem pertanian organik, pengembangan usaha berbasis potensi perhutanan sosial, begitupun dengan penyusunan data sosial dan spasial secara akurat nagari melalui Potensi Ruang Mikro (PRM) dan bisa diakses secara bersama-sama, serta pengelolaan bersama kawasan hutan nagari di Sirukam, Simanau dan Rangkiang Luluih,” Kata Rainal.

Oleh karena itu, penting agar seluruh inisiatif yang dikembangkan masyarakat mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Mengingat semua inisiatif tersebut, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan peran perhutanan sosial sebagai solusi pengentasan kemisikinan. “kami mengusulkan kepada bupati Kabupaten Solok, agar inisiatif di tingkat nagari bisa bersinergi dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten. Jangan sampai terjadi apa yang telah dilakukan oleh masyarakat tidak sejalan dengan rencana pembangunan daerah,” tutup Rainal.

error: Content is protected !!