Deforestasi masih menjadi momok dan tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan. Dalam kasus Sumatra Barat, sebagai daerah dengan luasan kawasan hutan mencapai 2.342.893 Ha atau 55,39 persen dari luas wilayah administratif provinsi Sumatra Barat yang memiliki luasan seluas 4.228.208 Ha, tantangan terkait upaya menghambat laju deforestasi meski menjadi perhatian serius semua pihak. Topografi kawasan Sumatra Barat yang didominasi oleh dataran tinggi, kawasan hutan dengan kelerengan yang curam, ditambah dengan potensi bencana banjir dan longsor yang sangat tinggi, menjadikan kawasan Sumatra Barat rentan dan beririsan langsung dengan akibat yang ditimbulkan dari deforestasi.

Disadur dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatra Barat tahun 2018 terdapat 225 desa di Sumatra Barat yang dilanda bencana longsor, 306 desa pernah dilanda bencana banjir serta 107 desa pernah dilanda bencana banjir bandang. Kerentanan kawasan Sumatra Barat ditambah pula dengan data bahwa ada 1.143 desa yang berada pada topografi tinggi, dengan 33.383 Rumah Tangga menggantungkan hidup dari sumber daya hutan. Fakta dan data yang ada ini, harus menjadi acuan penting bagi seluruh pihak dan stakeholder terkait, tentang pentingnya menjaga dan menghambat laju deforestasi.

Untuk itu, agar fokus perhatian mengenai deforestasi Sumatra Barat menjadi terang dan jelas, data terbaru kondisi terkini tutupan hutan dan laju deforestasi Sumatra Barat mesti dikemukakan. Berdasarkan analisis Citra Landsat-8 GIS KKI Warsi ditemukan data tutupan hutan Sumatra Barat pada tahun 2017 seluas 1.895.324 Ha, sementara itu pada tahun 2019 tutupan hutan Sumatra Barat sudah mencapai luasan 1.871.972 Ha (44 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatra Barat). Mengacu pada analisis citra KKI Warsi, artinya terjadi penurunan tutupan hutan seluas 23.352 Ha. Penurunan tutupan hutan di Sumatra Barat,  dominan terjadi di beberapa titik lokasi, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, serta Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun penyebab penurunan tutupan hutan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perambahan hutan untuk pembukaan lahan baru perladangan masyarakat, penebangan kayu tanpa izin (illegal logging) serta penambangan ilegal (illegal Mining). Meskipun tidak terlalu signifikan catatan ini tentu menjadi persoalan yang harus disikapi bersama, karena memiliki pengaruh dan dampak jangka panjang.

Gambar 1.1. Peta Tutupan Hutan Sumatra Barat Tahun 2017-2019

Selain itu, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan di Sumatra Barat dihadapkan pula pada persoalan penambangan illegal (illegal Mining) yang marak terjadi. Berdasarkan analisis sebaran PETI (Penggalian Emas Tanpa Izin) GIS KKI Warsi per Desember 2019, sebaran lokasi PETI di Sumatra Barat, secara parsial tersebar di empat kabupaten yang meliputi Kab. Sijunjung, Kab.Solok, Kab. Solok Selatan, serta di Kab. Dharmasraya, dengan total luasan mencapai 4.169 Ha. Detail sebaran lokasi PETI di masing-masing Kabupaten, meliputi di Kabupaten Sijunjung sebaran PETI berada di sepanjang aliran Batang Palangki dan beberapa titik di Batang Ombilin; di Kabupaten Solok sebaran PETI di aliran Batang Palangki yang mengarah ke Kabupaten Sijunjung dan Aliran Batang Gumanti Menuju Aliran Batanghari; di Kabupaten Solok Selatan sebaran PETI berada di sepanjang Aliran Sungai Anduriang ke Sungai Batanghari, sepanjang Aliran Batang Pamungan serta sungai Ampang Bolai menuju ke Sungai Batanghari; serta di Kabupaten Dharmasraya sebaran PETI berada di Nagari Koto Padang, Muaro Batang Momong dan Batanghari, Nagari Gunung Medan serta Sepanjang Aliran Sungai Koto Balai.

Gambar 1.2. Peta Sebaran Lokasi PETI di Sumatra Barat Tahun 2019

Konsekuensi logis yang mesti dihadapi, dari akibat yang ditimbulkan oleh adanya penurunan areal kawasan dan tutupan hutan serta sebaran PETI di Sumatra Barat sepanjang tahun 2019 berdampak pada terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di hampir seluruh kawasan Sumatra Barat; bencana kekeringan di Dharmasraya, Bukit Tinggi, Padang, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok dan Solok Selatan; konflik satwa; serta pencemaran sungai hingga ke daerah hilir. Oleh karena itu, menelisik pada temuan data dan fakta upaya penanganan serius melalui berbagai skema lingkungan dan konservasi harus segera dilakukan.

Perhutanan Sosial Sebagai Solusi

Pada sisi lain, titik terang upaya pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan berkelanjutan menemukan pertautannya dengan data yang dihimpun dari perkembangan perhutanan sosial di Sumatra Barat. Berdasarkan analisis perubahan tutupan hutan Sumatera Barat periode 2017 sd 2019 yang mencapai penurunan luasan seluas 23.352 Ha, serta sebaran lokasi PETI di empat Kabupaten di Sumatera Barat dengan total luasan 4.169 Ha, ditemukan data bahwasanya secara keseluruhan penurunan tutupan hutan dan sebaran lokasi PETI terjadi diluar areal kawasan Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat. Temuan ini semakin diperkuat dengan data analisis tutupan hutan di kawasan PS pada periode 2017 seluas 63.793 Ha, sementara pada tahun 2019 tutupan hutan di kawasan PS mencapai luasan 64.259 Ha, data ini menunjukkan terjadinya peningkatan tutupan hutan di areal PS dalam rentang 2017 s.d. 2019 seluas 466 Ha. Peningkatan tutupan hutan di areal PS tersebar di beberapa titik lokasi yang meliputi Hutan Nagari Gunung Selasih Kab. Dharmasraya, Hutan Nagari Pakan Rabaa Timur Kab. Solok Selatan, Hutan Nagari Alam Pauh Duo Jorong Simancuang Kab. Solok Selatan, dan Hutan Nagari Lunang Kab. Pesisir Selatan. Lompatan besar dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan secara berkelanjutan patut menjadi catatan penting bahwasanya skema pengelolaan hutan atau sumber daya alam oleh masyarakat lokal bisa menjadi salah satu terobosan dalam penyelamatan lingkungan.

Gambar 1.3. Peta Perubahan Tutupan Hutan Sumatra Barat di Kawasan PS Tahun 2017-2019

Dalam perkembangannya di Sumatra Barat hingga Agustus 2019, luas kawasan Perhutanan Sosial telah mencapai luasan seluas 212.903 Ha dari total 500.000 Ha target alokasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Sumatra Barat dalam RPJMD 2016-2021. Dengan klasifikasi skema yang terdiri dari 93 izin Hutan Nagari (HN), 46 Izin Hutan Kemasyarakat (HKm), 4 Izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 1 Hutan Adat (HA), serta 1 izin Kemitraan Kehutanan (KK).

Tidak berhenti pada legalitas hak kelola terkini yang sudah diperoleh, elaborasi atas konsep dan implementasi Perhutanan Sosial mesti dikaitkan dengan alur kerja proses pendampingan Perhutanan Sosial yang terdiri atas legalitas, rencana kerja, rencana perlindungan kawasan, serta aktivitas usaha. Pada empat alur proses pendampingan perhutanan sosial ini, korelasi antara upaya penyelamatan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan secara berkelanjutan dalam rangka mencegah terjadi deforestasi dan sebaran Pertambangan Ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan, dua alur pendampingan yakni rencana kerja dan rencana perlindungan kawasan penting untuk menjadi sorotan khusus. Pada alur pendampingan rencana kerja ada dua hal penting yang dilakukan yakni identifikasi dan pemetaan potensi, serta penyusunan rencana kerja partisipatif; sementara pada alur pendampingan rencana perlindungan kawasan juga terdiri dari dua aktivitas pendampingan yang harus dilakukan seperti Pemetaan zonasi/blok kawasan hutan serta patroli kawasan hutan

Sebagaimana mengacu pada dua alur pendampingan Perhutanan pasca legalitas perhutanan sosial diperoleh, terkhusus pada rencana kerja dan rencana perlindungan kawasan perhutanan sosial,  dalam kasus Sumatra Barat, beberapa inisiatif yang dilakukan masyarakat telah berkontribusi dalam upaya penyelamatan lingkungan, meliputi adanya pengelolaan bersama hutan nagari dalam satu hamparan kawasan di tiga kabupaten, yakni Solok, Sijunjung dan Solok Selatan, yang difokuskan pada tiga kerangka kerjasama yaitu rencana usaha bersama, pengamanan kawasan bersama dan peningkatan kapasitas bersama. Melalui pengelolaan bersama kawasan hutan nagari (Perhutanan Sosial) masyarakat antara nagari bisa saling berkolaborasi dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, yang akan berdampak pada terjaganya kawasan hutan.

Diversifikasi Ekonomi Perhutanan Sosial Berbasis Potensi Lokal

Disamping itu, dalam implementasinya Perhutanan Sosial tidak an sich berbicara tentang penyelamatan lingkungan melalui pengamanan dan perlindungan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai pemilik hak kelola perhutanan sosial. Sebagaimana diketahui, secara terminologi dan konsep kebijakan, perhutanan sosial pada dasarnya merupakan sistem manajemen pengelolaan hutan lestari yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan selama ini melalui upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa lingkungan, Ekowisata, serta pengembangan agroforestry.  

Dengan kata lain, Perhutanan sosial sejatinya memiliki hubungan diadik yang menghubungkan antara pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan lingkungan. Perhutanan sosial tidak mesti hanya fokus pada hak pengelolaan atas pengelolaan sumber daya alam dan kawasan hutan secara berkelanjutan tetapi memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat melalui ragam investasi dan inovasi yang bertujuan untuk penumbuhkan iklim usaha yang kondusif, pengembangan sistem pendukung usaha, pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta pemberdayaan usaha skala mikro (UMKM Kehutanan).

Di dalam perjalanannya, praktek pengelolaan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat khususnya pada masyarakat dampingan KKI WARSI telah menunjukan adanya pengembangan mata pencaharian masyarakat melalui kegiatan diversifikasi ekonomi berbasis pada potensi Perhutanan Sosial, semisal usaha Minyak Kemiri di Nagari Indudur di Kabupaten Solok, usaha teh gambir di Nagari Halaban, usaha anyaman pandan dan teh gaharu di nagari Padang Laweh Kab. Sijunjung, pengembangan dan pemasaran beras organik di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kab. Solok Selatan, usaha pengelolaan getah pinus di Nagari Simarasok Kabupaten Agam.

Berdasarkan analisis usaha masyarakat berbasis potensi lokal perhutanan sosial, selang tahun 2019 pengembangan HHBK-getah pinus di Nagari Simarasok Kab. Agam oleh LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) Simarasok sudah mampu menjadi alternatif lain dalam diversifikasi ekonomi masyarakat di nagari tersebut. Lokasi pengelolaan getah pinus Simarasok berada di kawasan hutan nagari dengan luasan mencapai 41 Ha dari total seluruh luasan kawasan hutan nagari Simarasok yang mencapai 394 Ha yang disahkan melalui SK HPHN dari KLHK tahun 2017. Pasca perencanaan pengelolaan yang dirancang semenjak April 2019 lalu dan dilanjutkan proses pengelolaan getah pinus yang mulai efektif dilakukan pada bulan juli 2019 sudah dilakukan 10 kali pemanenan rentang bulan agustus hingga November 2019.  Dari aktivitas pemanenan tersebut, sudah terkumpul total 24.595 kg getah pinus, dengan harga jual 4.100/kg, dan besaran total pemasukan mencapai lebih kurang 76 juta rupiah.

Sementara itu, pengelolaan HHBK-rotan di Nagari Taratak sungai lundang dan Nagari Kampung Baru Korong nan Ampek (KBKA) Kab. Pesisir Selatan oleh LPHN di masing-masing nagari sudah mampu menghasilkan benefit bagi masyarakat. LPHN di kedua nagari tersebut berperan sebagai pengumpul rotan yang dikelola oleh masyarakat. Oleh LPHN Taratak Sungai Lundang setelah melakukan 1 kali penjualan dengan membawa 1.200 batang rotan kepada pemasok di Kota Padang, terkumpul total pemasukan sebanyak 12,7 Juta rupiah. Angka keuntungan bersih yang diterima setelah dikeluarkan modal, biaya distribusi dan pajak PSDH (Penghasilan Sumber Daya Hutan), LPHN Taratak Sungai Lundang mampu memperoleh keuntungan bersih sebanyak 1 juta rupiah. Sedangkan pengelolaan rotan oleh LPHN KBKA setelah dilakukan penjualan sebanyak tiga kali ke pemasok di Kota Padang, dengan rincian penjualan pertama membawa 813 batang dan diperoleh pemasukan sebanyak 7,7 juta rupiah; penjualan kedua membawa 1.100 batang diperoleh total pemasukan 9,7 juta rupiah; dan penjualan ketiga membawa 1.127 batang diperoleh total pemasukan sebanyak 10 juta rupiah. Akumulasi total pemasukan yang diperoleh oleh LPHN KBKA dari tiga kali penjualan rotan sebanyak 27,4 juta rupiah.

Beralih ke Kabupaten Solok dengan pengembangan minyak kemiri di Nagari Indudur. Diperkirakan di Nagari Indudur terdapat sejumlah lebih kurang 700 batang pohon kemiri yang berada didalam maupun diluar areal HKM (Hutan Kemasayarakatan) Indudur. Pengelolaan minyak kemiri Indudur sudah dilakukan masyarakat sejak tahun 2018 hingga saat ini. Dalam satu kali produksi yang dilakukan sekali dalam 2 minggu, kelompok perempuan Indudur yang berjumlah 10 orang mampu menghasil 3 liter minyak kemiri  dari 21,6 Kg ((7,2 Kg kemiri basah/ liter) kemiri basah yang memiliki harga jual Rp. 8000 /kg. Produk minyak kemiri yang dipasarkan oleh kelompok perempuan Indudur merupakan minyak kemiri kemasan 60ml/botol. Artinya dalam satu kali produksi yang menghasil sebanyak 3 liter minyak kemiri, bisa dihasilkan 51 botol kemiri kemasan 60 ml dengan harga jual Rp. 30.000/ botol. Sehingga, diasumsikan dalam satu kali produksi (sekali dalam dua minggu) kelompok perempuan Indudur mampu memperoleh total pemasukan sebanyak 1,5 juta rupiah, dengan biaya produksi sekitar 800 ribu rupiah. Dengan demikian, keuntungan bersih yang mampu diterima oleh kelompok perempuan Indudur dalam satu bulan (dua kali produksi) adalah sebesar 1,4 juta rupiah setelah dikurangi dua kali biaya produksi.

Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal Perhutanan Sosial juga terealisasi di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo dengan potensi beras organik yang dikembangkan masyarakat. Pengelolaan beras organik Simancuang dilakukan oleh KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) Simancuang yang terdiri atas dua kelembagaan, yaitu LPHN Simancuang dan Kelompok Tani Organik Hamparan Bersama Simancuang. Setelah dilakukan kalkulasi jumlah potensi beras organik Simancuang, dalam satu kali panen mampu menghasilkan hingga 20,8 Ton, sedangkan konsumsi lokal Simancuang berjumlah sebanyak 3 Ton, dengan demikian, terdapat surplus hingga lebih kurang 18 ton beras organik. Melalui dukungan KKI Warsi bersama TFCA Sumatera sejak September 2019 lalu, KUPS Simancuang telah menghasilkan produk beras organik dengan berbagai varian ukuran mulai dari 1 Kg, 3 Kg, 5 kg hingga 10 Kg. Pada perkembangan terkini, pemasaran produk beras organik Simancuang sudah dilakukan ke berbagai pemasok di Sumbar ataupun even produk masyarakat lokal yang diadakan oleh berbagai instansi pemerintah maupun jejaring masyarakat sipil yang fokus pada pengembangan produk masyarakat. Tercatat sejak September 2019 s.d. Desember 2019, sudah dipasarkan lebih kurang 1,4 Ton dengan total pemasukan mencapai 19,8 juta rupiah, dari harga jual beras organik dengan rentang harga 18.000 s.d. 20.000 rupiah perkilogram.

Disamping itu, Diversifikasi Ekonomi Masyarakat berbasiskan potensi lokal Perhutanan Sosial melalui Pengelolaan anyaman pandan di Padang Laweh Kab. Sijunjung telah mampu memberikan alternatif mata pencaharian bagi kelompok perempuan di nagari tersebut. Tanaman pandan yang banyak tumbuh di pekarangan maupun di lokasi Hutan Nagari Padang Laweh menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat dengan berbagai produk turunan anyaman pandan. Usaha anyaman pandan dikelola dan dijalankan oleh Kelompok Saiyo Sakato yang beranggotakan kalangan perempuan Nagari Padang Laweh. Terdapat beberapa item produk turunan kerajinan anyaman pandang yang dihasilkan seperti sendal dengan harga jual 15.000/unit, tikar/lapik yang memiliki harga jual Rp 25.000/helai, kipas yang dihargai Rp. 5000/buah, kotak pensil/kotak tisu dengan harga jual Rp. 20.000/unit, topi yang memiliki harga pasaran Rp. 60.000/buah, serta pesanan khusus yang menyesuaikan dengan permintaan konsumen. Biasanya produk kerajinan anyaman pandan dijual dalam jumlah pesanan yang besar maupun pesanan per unit tergantung pada permintaan konsumen. Saat ini, pemasaran hasil kerajinan anyaman pandan lebih banyak atas permintaan pembeli, ataupun melalui pelaksanaan even baik yang diselenggarakan KKI Warsi maupun Instansi pemerintahan terkait, dan belum memiliki pasar yang berkelanjutan, hanya dikalangan konsumen yang terbatas. Akan tetapi, pada momen-momen tertentu seperi hari besar keagamaan, even kabupaten, even nagari dsb, permintaan akan produk kerajinan anyaman pandan bisa meningkat dalam satu bulan, hasil keuntungan yang diperoleh bisa mencapai angka Rp. 500 ribu s.d. 1 juta rupiah/bulan.

Berangkat dari pembelajaran dan fakta lapangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Perhutanan Sosial disamping bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, pada dasarnya Perhutanan Sosial juga mampu menjawab solusi bersama bagi semua pihak dalam menekan laju deforestasi yang menyebabkan perubanan tutupan hutan Sumatera Barat serta mencegah praktik pertambangan illegal tanpa izin di dalam kawasan hutan. Dengan kata lain, tantangan sosio-ekologis kontemporer di Sumatera Barat, sejatinya dapat diurai melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan salah satunya yakni melalui implementasi program Perhutanan Sosial.

error: Content is protected !!