ASEAN/Asia Tenggara merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada kawasan hutan. Ada 300 juta populasi yang tinggal di kawasan pedesaan, dengan hampir 140 juta populasi hidup bergantung pada hutan, sebagai sumber pendapatan, sumber nutrisi dan ketahanan pangan. Luas total kawasan hutan Asia Tenggara lebih dari 245 juta ha, atau 56 persen total wilayah,  dengan 204 juta ha merupakan kawasan tutupan hutan, atau sekitar 47 persen dari luas wilayah. Topografi dan kondisi geografis wilayah demikian, membuat kawasan Asia Tenggara kaya akan sumber daya alam, kawasan hutan, mangrove, sungai dan lahan basah/rawa, dan tingginya tingkat biodiversiti (FAO, 2011).

Hutan ASEAN merupakan rumah bagi produk ekonomi potensial hasil hutan bukan kayu terbesar di Asia, meliputi rotan dan bambu, tanaman obat, minyak esensial, resin, kacang pinus, jamur, rempah-rempah dan tumbuhan (terutama kapulaga dan kayu manis), pakan ternak, produk hewani, dan madu .

Besarnya ketergantungan dan luas kawasan hutan di Asia Tenggara menempatkan hutan sebagai bagian vital dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Ketergantungan akan kawasan hutan, bisa menjadi pendulum yang terus berbenturan, untuk keberlanjutan lingkungan dan kawasan hutan atau justru sebaliknya. Faktanya ASEAN tengah menuju arah sebaliknya, ASEAN dihadapkan pada persoalan pertumbuhan ekonomi yang meningkat cepat, tingginya pembukaan lahan pertanian dan eksploitasi sumber daya alam, peningkatan populasi, yang berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh kawasan ASEAN (FAO, 2011).

Kebijakan populis yang berkembang di negara-negara ASEAN untuk mendukung pengelolaan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat adalah melakui skema perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan (social forestry/community forest). Skema Perhutanan Sosial di ASEAN berawal dari tahun 1970-an meskipun dengan bentuk dan regulasi yang berbeda serta terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Saat ini, semua negara ASEAN telah mengadopsi skema perhutanan sosial didalam kebijakan nasional masing-masing negara, seperti Kamboja, Indonesia, Myanmar, Philipina dan Vietnam. Sedangkan Laos, Malaysia, dan Thailand belum mengakomodir regulasi dalam kebijakan nasional. Malaysia menerapkan model partisipasi komunitas di wilayah konsensi perusahaan, sementara Laos dan Thailand memberi mandat pada masing-masing kementerian untuk memasukkan program pengelolaan hutan pada rencana kerja. Perbedaan implementasi dalam konteks nasional merupakan bentuk adaptasi atas kondisi sosial dan budaya masing-masing negara, namun secara subtansi tujuan yang ingin dicapai masih tetap sama.

Pada perkembangan terkini, pertumbuhan luas kawasan perhutanan sosial ASEAN hingga tahun 2017 telah mencapai 10.078.435 ha (RECOFTC dan AWG-SF 2017). Selain dukungan kebijakan dari negara, NGOs-INGOs dan lembaga donor sangat berperan penting untuk memacu pertumbuhan luas perhutanan sosial di ASEAN. Bahkan secara institusional negara-negara ASEAN telah membentuk Kelompok Kerja Perhutanan Sosial ASEAN (AWG-SF) yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan, peningkatan ekonomi komunitas berbasis potensi kawasan hutan, serta penguatan komitmen bersama ASEAN dalam mempengaruhi kebijakan regional dan internasional sekaitan dengan sektor kehutanan. Kuatnya soliditas dan rencana aksi bersama yang diikat dalam komponen kebijakan di negara ASEAN dalam pengelolaan perhutanan harusnya dapat menjadi modal sosial dalam peningkatan ekonomi komunitas yang sejalan dengan upaya penjagaan kawasan hutan, lingkungan dan meminimalisir dampak dari perubahan iklim.

Bertahan di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 menjadi pukulan telak bagi masyarakat global, persoalan ekonomi sangat berpengaruh pada komunitas masyarakat lokal, tidak terkecuali masyarakat pengelola perhutanan sosial. Pembatasan skala besar, dan kebijakan lockdown membuat arus dan aliran masuk produk sumber daya hutan menjadi terhambat. Kegiatan usaha dan ekonomi masyarakat tidak bisa dilakukan secara massif, ada pembatasan dan aturan. Bahkan hampir seluruh negara di dunia mengalami resesi pertumbuhan ekonomi.

Dalam rilis hasil penilitian yang dilakukan oleh RECOFTC (The Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific_ dan FAO pada periode Juni hingga Juli 2020, di  6 negara ASEAN, meliputi Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, serta Nepal untuk mengukur pengaruh awal Covid-19 hingga kebijakan lockdown terhadap pengelolaan hutan sosial/kemasyarakatan (forest community). Penilitan ini menunjukkan bahwa kondisi pandemi merupakan kondisi sulit untuk pengembangan potensi dan bisnis komoditi berbasis hasil hutan. 3 juta masyarakat di wilayah hilir Sungai Mekong dapat bertahan selama fase pertama lockdown, dengan menggantungkan pada tabungan penjualan hasil hutan kayu dan non-kayu. Namun, sebagian besar merasakan kesulitan, karena adanya penurunan mata pencaharian dan ketahanan pangan, akibat pembatasan besar-besaran selama masa lockdown. Dukungan keuangan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi dan membangun kehidupan yang lebih baik pasca pandemi.   

ASEAN bukan tanpa visi dalam menentukan tujuan pengeloalaan kawasan hutan. Visi sektor pangan, pertanian dan perhutanan tahun 2015 secara kongkret menjelaskankan tentang upaya membangun ketiga sektor ini untuk kompetitif, inklusif, memiliki daya tahan kuat dan berkelanjutan, dengan berbasis pada produksi dan pasar tunggal yang terintegrasi dengan ekonomi global serta berkontribusi pada keamanan pangan, keamanan dan kebutuhan nutrisi yang lebih baik, dan meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim (RECOFTC and AWG-SF. 2017). Namun visi ini belum ramah bagi komunitas lokal. Integrasi ekonomi regional melalui AEC/Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) belum menjawab kemudahan akses pasar bagi komunitas lokal. Pasar tunggal AEC tidak diterjemahkan dengan memberi perlindungan dan regulasi yang mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat skala kecil. Oleh karenanya, Implikasi AEC pada sektor kehutanan, perikanan dan sektor pertanian menjadi sangat kompleks. Terbukanya pasar ASEAN secara bebas membuka peluang meningkatnya impor produk-produk murah, dan akan berdampak pada petani skala kecil dan komunitas masyarakat pengelola perhutanan sosial yang mesti berjuang menghadapi serbuan produk impor yang lebih murah. Semestinya AEC harus dibarengi dengan adanya insentif baru bagi komunitas untuk menguatkan produksi komoditas pertanian, seperti kopi, coklat, sayuran dan buah-buahan, begitupun dengan komoditi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Harusnya rencana strategis sektor pertanian, perhutanan, dan pangan menjadi dasar implementasi kebijakan di masing-masing negara ASEAN untuk membangun kerja sama dan kelembagaan kelompok petani, penyediaan dukungan anggaran dan pelayanan, serta kapasitas dan partisipasi komunitas lokal agar dapat bersaing di pasar.

Dalam kondisi terbatasnya arus perdagangan akibat pandemi covid-19, stimulus keuangan yang difokuskan pada program padat karya menjadi salah satu pilihan rasional bagi negara ASEAN untuk mendukung rencana strategis sektor pertanian, perhutanan, dan pangan. Indonesia misalnya, KLHK telah menganggarkan 1,01 triliun yang ditujukan untuk membantu pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial di tingkat komunitas. Semoga langkah ini juga diikuti oleh negara ASEAN lainnya ! 

Referensi:

RECOFTC and AWG-SF. 2017. Social forestry and climate change in the ASEAN region: Situational analysis 2016. Bangkok, RECOFTC – The Center for People and Forests.

FAO. 2011. Southeast Asian forests and forestry to 2020. Subregional report of the Second Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study. Rome.

error: Content is protected !!