(Studi Kasus: Kerjasama Pengembangan Tanaman Kayu Putih oleh Inhutani IV dan LPHN Tanjung Bonai Aur)

Kebutuhan pasar minyak kayu putih pada saat ini sekitar 4.500 ton/tahun, namun saat ini pasokan dari dalam negeri hanya 2.500 ton/tahun, oleh karena itu masih dilakukan kebijakan impor untuk mengatasi permasalah selisih kekurangan pasokan tersebut (KLHK, 2019). Persoalan ini tidak hanya menyasar dari sisi pengembangan kayu putih sebagai produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), tapi hampir keseluruhan dari produk HHBK belum mampu memenuhi target dan capaian untuk memberikan kontribusi bagi PDB negara. Menurut data KLHK pada bulan agustus 2018 total produksi HHBK tercatat sebanyak 358.000 ton, yang sebagian besar justru disumbangkan oleh HTI dan perum Perhutani, sementara kontribusi dari KPH hanya 1 persen. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mematok produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) atau produk nonkayu pada 2020 mencapai 718.847,97 ton dari baseline 2019 yang hanya 342.819,17 ton.

Kontribusi sektor kehutanan yang didominasi HTI (Hutan Tanaman Industri) di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan Perhutani justru dikhawatirkan tidak akan menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat disekitar hutan, ruang ketimpangan akan semakin menganga lebar, data KLHK menunjukkan pada tahun 2019, ada sekitar 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga, dengan 1,7 juta rumah tangga yang ada di kawasan hutan yang masuk dalam kategori keluarga miskin. Data ini menunjukkan manfaat dari potensi di sektor kehutanan belum benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat disekitar dan di dalam kawasan hutan.

Salah satu potensi HHBK yang mulai dilirik saat ini adalah tanaman kayu putih. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk pengembangan usaha kayu putih sangat potensial untuk dikembangakan bersama dengan program perhutanan sosial. Pengembangan kayu putih bisa menjadi salah satu solusi mengatasi permasalah kekurangan pasokan minyak kayu putih dan peningkatan ekonomi masyarakat desa hutan di Indonesia. 

Selama ini pengembangan masih terpusat di Pulau Jawa dan Maluku. Pengembangan di Pulau Jawa dilakukan di wilayah kerja Perhutani. Untuk pengembangan bisnis minyak kayu putih, Perhutani bekerjasama dengan BBPBPTH (Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan) dalam penggunaan bibit unggul hasil penelitian dengan produktivitas 4 kg/pohon setiap tahun atau 9,6 ton/ha dengan rendemen 2,1%. Rendemen merupakan hasil minyak atsiri dari proses penyulingan (destilasi).

Kemudian penggunaan klon unggul perhutani (Klon 71/melaleuca cajuputi) dimana umur 2 tahun sudah siap pangkas dengan produktivitas 3,2 kg/pohon setiap tahun atau 6,14 ton/ha dengan rendemen 1-1,4%. Lalu, melakukan revitalisasi PMKP (Perusahaan Minyak Kayu Putih) dengan membuat percontohan PMKP Sukun.

Pada 2024, Perhutani menargetkan luas lahan kayu putih mencapai 40.886 ha dengan daun kayu putih seberat 290.015 ton yang menghasilkan minyak kayu putih 3.886 ton, sehingga nilai produksi didapat Rp1,025 miliar.

Perhutanan Sosial dan Peningkatan Kerja Perum Perhutani (Inhutani IV)

Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perhutani dan PT. Inhutani untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pengembangan usaha dan jasa lingkungan dengan berkolaborasi melalui program perhutanan sosial. Hal ini sejalan dengan instruksi presiden pada bulan oktober 2019, yang menyatakan adanya ketidaksinkronan proses program antara KLHK dengan Perum Perhutani untuk menggenjot penerimaan manfaat dari program Perhutanan Sosial. Presiden menegaskan agar KLHK, Kementerian ATR BPN, serta Perum Perhutani untuk duduk bersama dalam menyelaraskan upaya dalam mendukung pengembangan program perhutanan sosial.

Sebenarnya pada Juli 2019, sudah pernah dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk pengembangan PS antara Perum Perhutani dengan kementerian KLHK. Dirjen PSKL KLHK, Bambang Supriyanto, menyatakan wilayah kerja Perum Perhutani menjadi lokasi yang ideal karena lahannya sudah diusahakan seluas 26.000 ha untuk pengembangan tanaman dan pengilangan minyak kayu putih dengan tujuh lokasi pabrik yang tersebar di Pulau Jawa. Selain itu, pengalaman Perum Perhutani dalam pengembangan minyak kayu putih juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang telah mendapatkan akses legal kelola kawasan hutan dalam bentuk IPHPS dan KULIN KK khususnya di wilayah kerja Perum Perhutani untuk semakin berkembang dalam usaha kayu putih.

Potensi pengembangan produk non kayu oleh Perhutani semakin digiatkan semenjak akhir tahun 2019. Perhutani diminta untuk meningkatkan pendapatan melalui ekstensifikasi pemanfaatan agroforestry dan produk non kayu. Sejak Februari 2020, Perum Perhutani telah membentuk direksi baru, yaitu direktur Perhutanan Sosial, untuk mendukung implementasi program PS dan pengembangan kawasan PS.

Sampai dengan Juni 2019 telah dikeluarkan sebanyak 63 SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Pulau Jawa seluas 25.977 hektare kepada 23.113 Kepala Keluarga. Dari Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) saat ini terdapat 17 kelompok tani hutan yang memiliki potensi komoditi kayu putih, yaitu antara lain di Kabupaten Boyolali, Pati, Blora, Grobogan, dan Bojonegoro, Untuk mendukung keberhasilan kemitraan antara petani dengan Perum Perhutani ini, KLHK melakukan pembinaan intensif serta mendorong pemberian insentif kepada petani kayu putih agar mendapatkan manfaat dan mampu mengoptimalkan produktifitasnya khususnya dalam hal meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan, kepastian pasar atau serapan hasil produksi, dan akses pembiayaan. Akses pembiayaan usaha kayu putih saat ini bisa diberikan KLHK melalui dana bergulir yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) KLHK. Dana dari BLU KLHK sudah mampu membiayai usaha kayu putih baik dari sisi on farm dan off farm. Usaha kayu putih yang saat ini belum bankable untuk mendapatkan kredit dari perbankan, dapat memanfaatkan dana bergulir dari BLU KLHK.

Inhutani IV dan Pengembangan Tanaman Kayu Putih

Dalam konteks pengembangan kegiatan di luar Pulau Jawa sebagai sentral produksi minyak kayu putih. Sejak awal tahun 2020, Inhutani IV selaku anak perusahaan (perhutani group) sudah mulai melakukan identifikasi lokasi kerjasama pengelolaan tanaman kayu putih di wilayah kerja yang tersebar di 4 provinsi, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat. Selama ini fokus kerja dari Inhutani IV, terdiri dari

1. Produksi Getah Pinus, dan produk turunan seperti gondorukem, terpentin dan rosin ester ( Di Sumatera Barat produksi getah pinus Inhutani IV tersebar di Agam, Solok, dan Tanah Datar)

2.  Usaha dan Jasa, meliputi:

  • – Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 200 Ha di Provinsi Kepulauan Riau ( untuk kegiatan pemeliharaan Tahun I)
  • – Penanaman Hutan Bakau melalui Sinergi dengan PT PLN (Persero) seluas 109 Ha di Kabupaten      Langkat Provinsi Sumatera Utara
  • Penanaman Daerah Tangkapan Air sekitar kawasan Danau Toba seluas 2.000 Ha
  • KSO (Kerjasama Operasional) Pengolahan Getah Pinus PT.PAK di Trenggalek
  • Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti (PMUMHM) di Provinsi Sumatera Barat.
  • Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri.
  • Penanaman Hutan Mangrove di Kepulauan Riau (Batam)
  • Ecoplywood di Aceh dan Sumut
  • HTI Energi di Aceh

3. Pemasaran dan Penjualan

Kegiatan diatas belum sama sekali menyentuh budidaya dan pengelolaan tanaman kayu putih. Baru pada awal tahun 2020, Inhutani IV mulai melakukan pengembangan tanaman kayu putih. Keseriusan untuk pengelolaan Tanaman Kayu Putih diperlihatkan dengan kunjungan Tim PT Inhutani IV ke Pabrik Minyak Kayu Putih Kupang yang dikelola oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto (21/3/2020). Tim PT Inhutani IV ingin mengetahui proses mulai dari penanaman kayu putih untuk menyiapkan bahan baku daun kayu putih sampai proses masak daun kayu putih. Kunjungan kerja rombongan tim PT Inhutani IV untuk belajar serta menambah wawasan sehingga nantinya bisa menjadi bekal dalam mengembangkan tanaman kayu putih di wilayah kerja PT Inhutani IV.

Pada dasarnya, Pengembangan Minyak Kayu Putih saat ini tidak begitu dikenal masyarakat di wilayah Sumatera, penanamannya masih terbatas di Provinsi Riau. Peluang bisnis ini cukup menjanjikan bagi petani, akan tetapi penanamanya masih langka.

“Kita saat ini sedang melakukan pembibitan kayu putih untuk di tanam di lahan yang luasnya ribuan ha,“ Ujar Kepala Perwakilan PT Inhutani wilayah Riau-Sumbar  Ir Okta Budi melalui kasi Umum dan SDM Hasan kepada Moralriau.com diruang kerjanya, Kamis (24/10).

Dasar Hukum Kerjasama Inhutani IV dan Lembaga Pengelola Hutan Nagari

Perum Perhutani berkedudukan sebagai BUMN Pengelola hutan di Pulau Jawa dan Madura dengan peran strategis untuk mendukung sistem kelestarian lingkungan, sosial budaya dan perekonomian masyarakat perhutanan nasional. Wilayah kerja Perum Perhutani Induk meliputan sebagian besar hutan di Pulau Jawa dan Madura, mencakup hutan lindung dan hutan produksi dengan toal luas kawasan hutan seluas 2.445.201 Ha. Dasar hukum Perum Perhutani diatur dalam PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), kemudian Perhutani berkembang menjadi Holding BUMN Kehutanan melalui PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal Perum Perhutani. Salah satu anak perusahaan dari holding BUMN Perhutani adalah Inhutani IV.

Wilayah kerja Inhutani IV meliputi empat provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat. Inhutani IV memiliki salah satu program kerja usaha jasa yaitu Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau.

Dalam Perdirjen PSKL P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, dijelaskan bahwa pengembangan usaha perhutanan sosial merupakan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan/atau KUPS dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang perhutanan sosial. Bentuk-bentuk pengembangan usaha meliputi, usaha HHBK dan atau HHK yang meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran, perlindungan dan keamanan hutan serta jasa lingkungan (wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon hutan, jasa tata air, dan jasa plasma nutfah) yang dilaksanakan oleh KUPS berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas ekonomi.

Untuk menunjang agar kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial berjalan dengan maksimal, berdaya guna dan mampu memberikan alternatif sumber ekonomi pada masyarakat, kegiatan fasilitasi yang dilakukan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial meliputi :

a. Penyusunan rencana pengelolaan atau rencana kerja usaha atau pemanfaatan hutan dan rencana kerja tahunan

b. Penguatan kelembagaan meliputi sekolah lapang, studi banding, pelatihan penguatan kelembagaan, peningkatan status badan usaha kelompok, dll.

c. Peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan meliputi bang pesona, bantuan alat ekonomi produktif, agroforestry, studi banding, pelatihan peningkatan produksi, dll.

d. Penguatan kewirausahaan meliputi temu usaha, pameran/promosi hasil usaha, akses modal, akses pemasaran, kemitraan usaha, pelatihan kewirausahaan, dll.

Semua kegiatan fasilitasi yang dimaksud diatas dapat dilakukan oleh Direktur atau Balai PSKL, atau pemerintah daerah atau POKJA PPS, atau instansi/Lembaga lain dengan sumber dana yang tidak mengikat

Selain itu dalam Pasal 7, dijelaskan bahwa direktur/kepala BPSKL/Pemerintah Daerah/POKJA PPS, dalam melakukan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial dapat bermitra dengan pihak ketiga yang tidak mengikat melalui nota kesepahaman yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks kerjasama pengembangan minyak kayu putih di wilayah kerja Inhutani IV (Sumatera Barat salah satu wilayah kerja Inhutani IV), merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan pihak ketiga oleh KPHL Sijunjung dalam mendukung usaha perhutanan sosial, tepatnya melalui pengembangan tanaman kayu putih antara Inhutani IV dan  Nagari Tanjung Bonai Aur melalui LPHN Tanjung Bonai Aur (TBA).

Selain itu, dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan usaha, Perum Perhutani menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha utama :

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

b. Pemanfaatan hutan, yang meliputi kawasan, pemanfaatan jasling, pemanfaatan HHK dan HHBK, Pemungutan HHK dan HHBK,

c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan

d. Perlindungan hutan dan konservasi alam

e. Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi

f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan

g. Penelitian dan pengembangan bidang kehutanan

h. Pengembangan agroforestry

i. membangun dan mengembangkan hutan rakyat (HR) dan/atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan

j. Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

Dalam melaksanakan pengelolaan hutan, Perum Perhutani juga wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Upaya melibatkan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan dengan cara:[7]

  1. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pendampingan, pelayanan, bantuan teknik, pendidikan, dan/atau pelatihan;
  2. menyebarluaskan informasi mengenai proses pengelolaan hutan kepada masyarakat secara terbuka; dan
  3. melindungi masyarakat dalam berperan serta pada pelaksanaan pengelolaan hutan, antara lain memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan usul dari masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan sepanjang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dalam rangka perlindungan hutan.

Oleh karena itu, peluang kerjasama dan kemitraan dalam investasi dan pengembangan kayu putih antara Inhutani IV dan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) TBA, ditinjau dari sisi aturan dan regulasi sangat memungkinkan dan diakui oleh peraturan yang ada.

Karakteristik Tanaman Kayu Putih

Kayu putih merupakan tanaman yang bermanfaat dalam pendayagunaan lahan marjinal serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar (Kartikawati et al., 2014). Tanaman kayu putih memiliki daya tahan hidup yang tinggi di segala kondisi tanah dan cuaca, sehingga untuk pembudidayaannya relatif tidak sulit. Salah satu manfaat ekologis Tanaman kayu putih adalah untuk upaya rehabilitasi lahan.

Selain itu, terdapat keuntungan ganda yang diperoleh dalam budidaya kayu putih, dari aspek ekonomis pada pengembangan tanaman kayu putih di lahan kritis antara lain dapat menunjang usaha konservasi lahan dan pemanfaatan lahan marginal menjadi lahan produktif serta memberikan kesempatan kerja sehingga berimplikasi meningkatkan penghasilan kepada petani. Oleh karenanya penanaman kayuputih perlu lebih dikembangkan karena pertimbangan pertimbangan tersebut (Noor Komsah K dkk., 2014).

Kayu putih (Melaleuca cajuputi subsp.) terbagi kedalam 3 subspecies yaitu subsp. cajuputi, subsp. cumingiana, dan subsp. Platyphylla. Dari ketiga sub species tersebut, hanya subsp. cajuputi yang mengandung minyak kayu putih dalam kadar tinggi.

Ditinjau dari sisi sebaran dan demografi wilayah, tanaman kayu putih banyak terdapat di Jawa dan di Kepulauan Maluku. Di Jawa, Hutan tanaman kayuputih selama ini dikelola oleh Perum Perhutani baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Sedangkan di Yogyakarta pengelolaan kayuputih dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dalam pengelolaan industri kayuputih ini, Perum perhutani maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan DI Yogyakarta bekerjasama dengan masyarakat disekitar kawasan hutan dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran masyarakat dalam industri kayuputih di Jawa adalah sebagai buruh dalam kegiatan pemanenan daun, pengakutan, proses penyulingan, dan penanganan limbah, maupun sebagai penggarap lahan tumpang sari dengan tanaman palawija disela-sela tanaman kayuputih. Sebagai contoh, di KPH Gundih yang mengelola kurang lebih 3000 ha tanaman melibatkan lebih dari 300 orang utuk pemanenan daun dan 70 orang di pabrik penyulingan pada setiap musim produksi.

Sementara di luar Jawa, tanaman kayuputih banyak terdapat di Kepulauan Maluku, Pulau Seram, Pulau Buru, dan juga di Nusa Tenggara Timur yang berupa tegakan alam. Di kepulauan Maluku luas tanaman kayu putih diperkirakan mencapai 120.000 ha. Kayuputih ini digunakan sebagai bahan baku industri minyak kayu putih. Minyak kayuputih dihasilkan dari daun melalui proses penyulingan. Penyulingan skala rumah tangga dilakukan dengan menggunakan ketel-ketel tradisional.

Namun, tingkat adaptasi dan daya tahan hidup tanaman kayu putih yang tinggi, berimbas pada spesies lain disekitarnya. Kecepatan pertumbuhannya menyebabkannya menjadi mapan sebagai komunitas hutan murni (Gambar A), memberikan sedikit kesempatan kepada spesies lain (Tange, et al., 1998), meskipun lokasi tumbuh tanaman kayu putih berada di pinggiran hutan, dengan kondisi air yang jarang dan lebih kering, tanaman kayu putih akan tumbuh bersama spesies lain. Tanaman kayu putih mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal yang tidak menguntungkan lebih baik daripada spesies lain, khususnya di tempat-tempat dengan banjir yang dalam, tanaman kayu akan lebih mudah berkembang daripada di daerah-daerah banjir yang dangkal. Walaupun tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tanaman kayu putih, kondisi tanah yang kering akan mempengaruhi kualitas minyak kayu putih yang dihasilkan.

Pengembangan Tanaman Kayu Putih di TBA

Tanaman kayu putih yang banyak tumbuh di wilayah Sumatera berjenis subsp. Melaleuca Cumingiana Barlow, dengan tingkat cineol lebih rendah dari jenis subsp. Melaleuca Cajuputi. Artinya hasil minyak yang dihasilkan dari tanaman kayu putih jenis cuminginia Barlow lebih rendah dari jenis m. cajuputi.

Penggunaan benih unggul tanaman kayu putih di Pulau Sumatera untuk pembangunan tanaman sebagai bahan baku produksi minyak kayu putih belum pernah dilakukan. Pada tahun 2016, Balai Penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup dan kehutanan Palembang telah mencoba untuk mengembangkan tanaman kayu putih di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kemampo. Salah satu tujuan dari adanya plot pengembangan ini adalah sebagai penyedia data dan informasi berhubungan dengan jenis tanaman kayu putih unggul (F1) Yogyakarta yang dikembangkan di luar sebaran (wilayah timur Indonesia) alaminya dalam rangka mendukung upaya pengembangan perluasan lahan penanaman.

Dalam konteks pengembangan tanaman kayu putih di wilayah Sumatera, Inhutani IV dengan sebaran wilayah kerja meliputi empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat, telah melakukan identifikasi lokasi kerjasama pengembangan minyak kayu putih. Dipilihnya Nagari Tanjung Bonai Aur sebagai lokasi pengembangan tanaman kayu putih merupakan rangkaian Panjang untuk peningkatan potensi hasil minyak kayu putih di Sumatera, sebagai produk non kayu, peningkatan ekonomi masyarakat dan aktivitas rehabilitasi lahan kritis.

Menurut penuturan, Imra Junaidi, selaku sekretaris LPHN TBA, penjajakan terkait dipilihnya TBA sebagai lokasi model pengembangan minyak kayu putih (Agroforestri) sudah dimulai sejak September 2019. Sebenarnya ada beberapa lokasi yang ditawari untuk pengembangan tanaman kayu putih di Sumatera Barat selain Sijunjung. Ada Kabupaten Pasaman namun karena program ini diambil alih pemerintah daerah, berbeda dengan Kabupaten Sijunjung yang murni diberikan inisiatif pengembangan tanaman kayu putih ke masyarakat, maka Inhutani IV lebih memilih pengembangan di daerah Sijunjung.

Selain itu, Kepala KPHL Sijunjung, Terra Dharma, juga memiliki koneksi langsung dengan pejabat Inhutani IV, oleh karena itu, peluang kerjasama pengembangan tanaman kayu putih yang ditawarkan oleh Inhutani IV seluas 25 hektar di wilayah KPHL Sijunjung, langsung disanggupi. Dalam komitmen pengembangan tanaman kayu putih, Inhutani IV akan mendukung penyediaan bibit sejumlah 100.000 batang, pembangunan rumah produksi, alat penyulingan, dan pemasaran.

Maka oleh KPHL Sijunjung dilakukan identifikasi lokasi model pengembangan tanaman kayu putih. Salah satu Nagari yang bersedia untuk menjadi lokasi model pengembangan adalah Nagari TBA melalui LPHN TBA, yang telah memiliki SK HPHN No: SK. 2708/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2018 sejak tahun 2018, seluas 366 Ha.

Pasca terbangunnya komitmen antara KPHL Sijunjung dan LPHN TBA. Di tingkat tapak, Pemerintah Nagari dan LPHN TBA langsung melakukan identifikasi lokasi, dan lahan pengembangan tanaman kayu putih. Lokasi yang dipilih berada di kawasan hutan nagari, bekas perkebunan karet masyarakat, dan berada dalam satu hamparan seluas 25 hektar. Lahan ini terbilang lahan kritis, yang tidak ditumbuhi banyak tegakan pohon dan relatif terbuka, sehingga pengembangan tanaman kayu putih bisa menjadi salah satu solusi melakukan rehabilitasi lahan di hutan nagari TBA. Jenis bibit yang diberikan adalah bibit unggul yang dikembangkan perhutani dengan BBPBPTH, berjenis Klon 71. 

Berdasarkan identifikasi lokasi, ada sekitar 20 orang masyarakat pemilik lahan yang berada di lokasi model pengembangan tanaman kayu putih. Luas lahan masyarakat variatif, rata-rata dari rentang 1 hingga 2 Ha. Untuk menghubungkan antara pemilik lahan dengan program dan kelembagaan LPHN, 19 orang anggota itu kemudian digabungkan dalam kelembagaan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) Kayu Putih sebagai bagian dari unit usaha LPHN TBA. Setelah semua persiapan di lapangan, meliputi identifikasi lokasi, mekanisme kelembagaan, selesai dibahas. Pada Bulan Januari 2020, Direktur Inhutani IV datang langsung ke Nagari TBA untuk melihat langsung kesiapan di lapangan, sekaligus pengiriman bibit kayu putih tahap I sebanyak 25.000 batang, dengan estimasi 4000 bibit/hektar.

Saat ini bibit tahap pertama sebanyak 25.000 Batang sudah tertanam seluruhnya, dengan luasan 6 hektar. Lalu, pada awal agustus 2020, bibit tahap kedua telah diterima oleh LPHN TBA sebanyak 15.000 batang. Hingga pertengahan September 2020, bibit tahap kedua baru tertanam, sebanyak 300 batang.

Pasca budidaya dan penanaman tanaman kayu putih dilakukan, pada masa panen KPHL Sijunjung dan Inhutani IV akan ikut serta dalam memberikan pelatihan proses pemanenan pada masyarakat.

Tiga bulan masa percobaan, dan bibit tahap pertama tertanam keseluruhannya, sebanyak 25.000 batang. Keseriusan dan komitmen dari LPHN TBA sudah terlihat di tingkat tapak. Pada 18 Juni 2020, LPHN TBA dan Inhutani IV dengan disaksikan oleh Kepala KPHL Sijunjung telah menandatangani kesepakatan kerjasama dalam pengembangan tanaman kayu putih di Nagari Tanjung Bonai Aur, dengan durasi kesepakatan kerjasama selama 1 tahun, dan akan diperpanjang hingga 15 tahun kedepan, tergantung pada kemajuan di lapangan. Kesepakatan kerjasama merupakan langkah awal untuk menyusun Perjanjian Kerjasama.

Pada awalnya KPHL Sijunjung akan turut terlibat sebagai ketiga pihak yang bekerjasama dalam pengembangan tanaman kayu putih. Akan tetapi KPHL Sijunjung tidak bisa terlibat langsung dalam skema bisnis pengembangan tanaman kayu putih. Karena sebagai instansi kedinasan, KPHL Sijunjung tidak bisa langsung melakukan operasionalisasi pengembangan bisnis tanpa dasar yang jelas. Sehingga, keterlibatan KPHL lebih diarahkan sebagai peninjau dan pendamping dalam proses pengembangan oleh LPHN TBA.

Kesepakatan kerjasama sama telah mengatur secara jelas dan terang hak dan kewajiban masing-masing pihak. PT. Inhutani berkewajiban untuk menyediakan bibit dengan total 100.000 batang, di lokasi penanaman kayu putih seluas 25 hektar, menyediakan alat penyulingan daun kayu putih, rumah produksi, melakukan bimbingan teknis budidaya dan penyulingan, dan berhak atas keuntungan serta berperan sebagai sebagai pembeli minyak hasil sulingan pertama daun kayu putih (Pemasaran). Sedangkan, LPHN TBA berkewajiban untuk menyediakan lokasi lahan seluas 25 Ha, melakukan budidaya tanaman kayu putih di area hutan produksi kawasan Hutan Nagari, mulai dari penanaman, perawatan, pemanenan serta pengelolaan tanaman dan alat produksi kayu putih serta berhak atas keuntungan penjualan dan pinjaman modal.

Mekanisme pembagian keuntungan antara LPHN TBA dan Inhutani IV adalah 60 berbading 40 (40:60) dari setiap keuntungan yang diperoleh. LPHN memperoleh bagian 60 persen, sementara Inhutani IV mendapat bagian 40 persen. Kemudian untuk mengakomodir petani pemilik lahan, LPHN membagi keuntungan yang sudah didapat, dari pembagian dengan Inhutani IV. Ada 3 opsi yang disepakati :

1. Masyarakat yang menyerahkan lahan sepenuhnya tanpa mengelola (30 persen)

2. Masyarakat pemilik lahan dan LPHN mengelola bersama (50 Persen)

3. Masyarakat pemilik lahan yang mengelola sepenuhnya (85 Persen)

Proses penanaman dan budidaya dilakukan secara swadaya oleh LPHN TBA dan KUPS Unit Kayu Putih. Setiap sabtu dan minggu ditetapkan sebagai hari gotong royong bersama untuk penanaman kayu putih. Anggaran dalam proses budidaya diperoleh dari iuran wajib kelompok dan LPHN, 5000/minggu. LPHN sempat mengusulkan peminjaman modal ke BLU KLHK, namun usulan ini terkesan terhambat dan belum terealisasi. Sampai saat ini, LPHN dan KUPS Unit Kayu Putih masih mengandalkan dana swadaya dan pinjaman modal dari Nagari.

Rencananya pada tahun 2021 atau 2 tahun pasca penanaman pertama, mesin penyuling dan rumah produksi akan mulai dibangun oleh pihak Inhutani IV. Namun melihat terhambatnya proses percepatan tanam yang hingga dalam kurun waktu satu tahun sejak januari 2020, masih terbatas sejumlah 25.000 batang, LPHN mengusulkan agar fokus utama pada tahun 2021, tetap pada percepatan tanam, untuk menyelesaikan target 100.000 bibit yang tertanam.

Prospek Pengembangan di TBA

Berdasarkan hitungan bisnis dan keuntungan yang akan diperoleh oleh LPHN TBA dalam pengembangan tanaman kayu putih, produktivitas bibit unggul klon 71, bisa menghasilkan 1 kg minyak/10 batang pohon setiap tahun atau 400 kg/ha (estimasi 4000 batan/ha) dengan rendemen 2,1%,. Rendemen merupakan hasil minyak atsiri dari proses penyulingan (destilasi). Maka estimasi untuk 25 hektar lahan, sejumlah 10 ton, dengan harga jual 250.000/kg. Maka pada setiap kali panen per tahun, LPHN TBA bisa memperoleh 2,5 miliar. Keuntungan ini dibagi dengan pihak Ihutani IV sebesar 40 persen sebesar 1 Miliar, dan LPHN TBA memperoleh 1,5 miliar/tahun. Adapun periode panen kayu putih ketika sudah masuk usia produktif (2 tahun), bisa dilakukan satu tahun sekali.

Hambatan dan Tantangan

1. Akses menuju lokasi penanaman kayu putih cukup jauh di jangkau

2. Dukungan yang diberikan oleh Pihak Inhutani IV terbatas pada penyediaan bibit, rumah produksi, mesin penyulingan dan pemasaran. Sementara biaya selama pembudidayaan tidak didukung

3. LPHN telah mencoba mengakses dukungan dana melalu BLU KLHK, tapi terganjal berbagai persoalan administratif dan ketersediaan anggaran

4. LPHN TBA melakukan penanaman dan pembudidayaan secara swadaya. Hal ini justru memicu friksi di internal kelompok

5. Tanaman kayu putih merupakan yang sejatinya tidak bersifat monokultur, tapi seringkali tanaman sela disekitar tanaman kayu putih akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan, pertumbuhan tanaman lain menjadi tidak maksimal

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Penting agar LPHN membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, KPHL, dan NGOs yang berfokus pada isu lingkungan dan pemberdayaan

2. Pola pengembangan usaha perhutanan sosial yang melibatkan badan usaha merupakan salah satu upaya untuk memutus kendala akses permodalan dan pemasaran

3. LPHN selaku pemilik hak kelola kawasan PS, memiliki kewenangan dan diatur dalam regulasi tentang dukungan usaha perhutanan sosial, untuk membangun kerjasama pengembangan usaha dengan berbagai pihak

4. Dukungan pengembangan usaha di kawasan PS, mestinya dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat, terutama menyangkut pengembangan komoditi baru

5. Penentuan lokasi pengembangan tanaman kayu putih/komoditi agoroforest lainnya, sebaiknya mengacu pada perencanaan di LPHN tentang pembagian blok. Hal ini bisa di sinkronkan dengan database PRM yang sudah di inisiasi di TBA

6. Mekanisme kelembagaan di internal LPHN mesti diperkuat dan komitmen masing-masing anggota harus dijaga, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, pemanenan, kemudian kegiatan produksi dan pemasaran.

6. BLU KLHK bisa menjadi peluang untuk mengakses sumber pendanaan pembangunan kawasan hutan

Dokumentasi

Penandatangan Nota Kesepahaman antara LPHN TBA dan Inhutani IV. Dok: Imra Junaidi/LPHN TBA

Referensi

KLHK Dorong Pengembangan Usaha Minyak Kayu Putih di Lahan Perhutani: https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2253 diakses pada 16 September 2020

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191202/99/1176865/perhutani-pacu-diversifikasi-usaha diakses pada 16 September 2020

PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal Perum Perhutani

Perdirjen PSKL P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial,

https://www.antaranews.com/berita/1191720/dpr-dorong-perum-perhutani-dan-inhutani-tingkatkan-kinerja

https://perhutani.co.id/tim-inhutani-iv-bersama-kadivre-jawa-timur-kunjungi-pmkp-kupang-kph-mojokerto/ diakses pada 17 September 2020

https://moralriau.com/pt-inhutani-cari-lahan-untuk-kembangkan-minyak-kayu-putih/ diakses pada 17 September 2020

Noor Khomsah K., Budidaya dan Prospek Pengembangan Kayuputih (Melaleuca Cajuputi), (Jakarta: IPB Press, 2014)

Nuyim T (1998), Potentiality of Melaleuca cajuputi Powell cultivation to develop for economic plantation purpose. Forest Management and Forest Products Research Office. Royal Forest Department, Chatrujac, Bangkok