Warsi Strategic Summit 2026 mempertemukan pemerintah, masyarakat, mitra pembangunan, dan pegiat konservasi untuk membawa pembelajaran dari tapak menuju perubahan yang lebih luas
Ada perjalanan yang tidak selalu ditandai oleh langkah-langkah besar. Sebagian tumbuh perlahan, dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, bersama masyarakat yang setiap hari hidup berdampingan dengan alam.
Begitulah perjalanan 35 tahun Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI. Sejak 1991, WARSI memilih berjalan bersama masyarakat, membangun kesadaran, memperkuat ruang kelola, dan mencari jalan agar hutan tetap lestari sekaligus mampu menopang kehidupan. Perjalanan itu kini memasuki usia 35 tahun dan dirayakan melalui Warsi Strategic Summit 2026 di Jambi, dengan tema “Dari Tapak ke Global: Menggemakan Dampak, Meluncurkan Visi Keberlanjutan.”
Forum ini menjadi ruang untuk berhenti sejenak, melihat kembali apa yang telah tumbuh, mendengarkan suara dari lapangan, dan membicarakan ke mana pembelajaran tersebut akan dibawa.
Ketua Dewan Anggota KKI WARSI, Rakhmat Hidayat, mengingatkan bahwa perjalanan WARSI tidak pernah berdiri sendiri. Dari awal sebagai Warung Informasi Konservasi hingga berkembang menjadi organisasi yang bekerja dalam berbagai isu konservasi bersama masyarakat, capaian WARSI merupakan hasil dari kerja kolaborasi lintas pihak.
“Selama 35 tahun, walaupun banyak pergantian, Warsi tetap solid dan bekerja bersama untuk konservasi bersama masyarakat,” menjadi salah satu refleksi yang mengemuka dalam forum tersebut.
Dari Pemerintah Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H. Sudirman, menyampaikan bahwa menjaga hutan tidak cukup hanya dengan kebijakan. Masyarakat harus memiliki ruang kelola sekaligus memperoleh manfaat dari kawasan hutan.
Pengalaman Bujang Raba menjadi salah satu contoh. Hutan Desa di kawasan tersebut berkembang menjadi unit karbon berbasis Perhutanan Sosial dengan penerbitan Non-SPE sekitar 238 ribu ton CO₂. Bagi Jambi, pengalaman tersebut menunjukkan bagaimana perlindungan hutan dapat berjalan bersama peluang ekonomi masyarakat.
Berbagai inisiatif lain seperti Platform Bukit 30, perlindungan koridor satwa, dan pengelolaan gambut juga menunjukkan pentingnya ruang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak.
“Kegiatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jambi untuk mendorong pembangunan rendah karbon, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kelestarian hutan dan ekonomi,”ujar Sudirman dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara ini.
Dalam keynote speech Menteri Kehutanan, yang disampaikan Direktur Jendral Perhutanan Sosial Kemenhut Ibu Catur Endah Prasetiani menyebutkan lebih dari 500 ribu hektare kawasan hutan telah menjadi bagian dari pengalaman pendampingan WARSI bersama masyarakat. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya tumbuh dari kebijakan, tetapi juga dari desa, kampung, rimba, dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan.
Dalam konteks perdagangan karbon, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan mengapresiasi WARSI sebagai salah satu mitra atau pendamping yang telah teregistrasi untuk mendampingi perdagangan karbon Perhutanan Sosial di Bujang Raba.
Pendampingan menjadi penting agar perdagangan karbon masyarakat berjalan transparan, akuntabel, menghormati hak masyarakat, serta menghasilkan kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas tinggi.
Bagi Perhutanan Sosial, karbon bukan tujuan akhir. Ia diharapkan menjadi insentif yang memberi nilai tambah bagi masyarakat untuk terus menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.
Warsi Strategic Summit menghadirkan dialog strategis mengenai Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat: Pendekatan Terpadu untuk Ketahanan Iklim, Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Pembangunan Inklusif.
Dialog yang dipandu Gita Syahrani dari KEM mempertemukan Dyah Winarsih dari Kementerian Kehutanan, Adi Junedi Direktur KKI WARSI, Anja Lillegraven dari Embassy of Norway, Keith Bohannon CEO Plan Vivo, Nganduy Debalang Bathin Orang Rimba, serta Delpa Wardi Ketua LPHN Nagari Unggan.
Dari forum tersebut, muncul satu kesadaran yang sama: pengelolaan hutan berbasis masyarakat membutuhkan lebih dari satu pendekatan. Ia membutuhkan pengetahuan, kebijakan, pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan yang paling penting, kepercayaan kepada masyarakat.
Dyah Winarsih, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Kementerian Kehutanan melihat Perhutanan Sosial memiliki peran penting dalam mencegah deforestasi. Potensi ini sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari nilai ekonomi karbon. Pemerintah kini tengah menyiapkan guideline terkait carbon stock serta roadmap agar peluang serupa dapat dikembangkan di kelompok Perhutanan Sosial lainnya.
“Masyarakat perlu ditempatkan sebagai mitra. Karena itu, mekanisme benefit sharing menjadi bagian penting yang perlu dipersiapkan agar manfaat dari pengelolaan hutan dan nilai ekonomi lingkungan dapat kembali kepada masyarakat. Pada akhirnya, insentif menjadi nilai tambah dalam pengelolaan hutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Keith Bohannon, CEO Plan Vivo, melihat WARSI sebagai salah satu contoh bagaimana pengalaman di lapangan dapat menjadi pembelajaran yang lebih luas. Selama perjalanan pengembangan Community Carbon, Plan Vivo bersama WARSI mendukung proses pendokumentasian karbon berbasis masyarakat dengan pendekatan dan standar yang terukur, seperti yang dikembangkan di Bujang Raba. Dari proses tersebut, pengalaman masyarakat dalam menjaga hutan dapat diterjemahkan menjadi pembelajaran yang lebih luas tentang integritas karbon berbasis masyarakat. Menurut Keith, pendanaan berbasis karbon hanyalah salah satu cara untuk menunjukkan dampak. Pengalaman Bujang Raba menunjukkan bahwa pendanaan karbon dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat upaya masyarakat dalam menjaga hutan.
Perjalanan panjang WARSI juga tidak terlepas dari dukungan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Norwegia yang selama bertahun-tahun mendukung upaya perlindungan hutan dan penguatan masyarakat di Indonesia melalui berbagai inisiatif. Salah satunya melalui Rainforest Foundation Norway (RFN) dan Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI), yang turut menjadi bagian dari perjalanan WARSI dalam mengembangkan kerja-kerja konservasi bersama masyarakat.
Dalam dialog strategis, Anja Lillegraven merefleksikan perjalanan tersebut sebagai bagian dari perubahan cara pandang terhadap masyarakat dalam upaya konservasi. Jika dahulu masyarakat kerap dipandang sebagai ancaman bagi hutan, kini semakin banyak pihak melihat masyarakat sebagai bagian penting dari upaya menjaga hutan.
“Warsi selalu mencari solusi baru untuk meningkatkan penghidupan masyarakat sekaligus menjaga hutan,” ujarnya dalam dialog.
Perjalanan 35 tahun, menurutnya, memperlihatkan bahwa hutan hanya dapat terlindungi ketika masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah bekerja bersama.
Pandangan bahwa masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga hutan juga hadir kuat dari suara masyarakat yang hidup langsung bersama hutan.
Nganduy, Debalang Bathin Orang Rimba, suara yang muncul sederhana, tetapi sangat dalam: “Hutan menyangkut nyawa kami.” Bagi Orang Rimba, hutan bukan sekadar kawasan yang perlu dilindungi. Hutan adalah ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan mereka. Karena itu, menjaga hutan berarti menjaga kehidupan itu sendiri.
Pengalaman serupa datang dari Delpa Wardi, Ketua LPHN Nagari Unggan. Di Nagari Unggan, menjaga hutan berjalan beriringan dengan upaya membangun pilihan penghidupan yang lebih baik. Melalui pendampingan WARSI, sekitar 80 orang yang sebelumnya bekerja sebagai pengangkut kayu mulai beralih ke usaha pertanian kopi. Masyarakat kemudian mengembangkan KUPS, mengolah kopi, hingga memanfaatkan mesin roasting untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki pilihan penghidupan yang lebih baik, menjaga hutan tidak lagi menjadi pilihan yang berhadapan dengan kebutuhan ekonomi, tetapi justru dapat menjadi bagian dari jalan menuju kesejahteraan.
Di titik inilah pembelajaran dari tapak menemukan maknanya: hutan dijaga karena masyarakat memiliki alasan untuk menjaganya, dan masyarakat dapat menjaga hutan ketika kehidupan mereka juga ikut diperkuat.
Dari pengalaman tersebut memperlihatkan satu hal yang sama: hutan akan lebih mungkin terjaga ketika masyarakat memiliki ruang, pengetahuan, dan pilihan penghidupan yang memungkinkan mereka hidup berdampingan dengan hutan.
Refleksi inilah yang kemudian menjadi perhatian Adi Junedi, Direktur KKI WARSI. Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya memastikan hutan tetap terjaga, tetapi juga memastikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu memberikan manfaat ekonomi yang cukup. Karena itu, berbagai skema seperti imbal jasa lingkungan, karbon, hingga biodiversity credit perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat manfaat bagi masyarakat.
Bagi WARSI, proses tersebut tidak pernah berhenti pada satu intervensi. “Tidak ada pemberdayaan yang selesai,” menjadi salah satu refleksi yang mengemuka dalam dialog. Bujang Raba, misalnya, telah didampingi sejak 1998 dan terus mengalami perubahan tantangan maupun kebutuhan.
Karena itu, kerja WARSI bukan sekadar menghadirkan program, tetapi menjalani siklus belajar bersama masyarakat: memahami kondisi di lapangan, merencanakan, mengimplementasikan, merefleksikan, lalu kembali belajar untuk menemukan pendekatan yang lebih sesuai dengan perubahan.
Dari perspektif global hingga suara masyarakat di tingkat tapak, dialog tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satu solusi tunggal untuk menjaga hutan. Ada pengetahuan, kebijakan, pendanaan, teknologi, dan kemitraan yang perlu dipertemukan. Namun di tengah semuanya, satu hal tetap menjadi dasar: masyarakat harus menjadi bagian dari solusi, sekaligus memperoleh manfaat dari hutan yang mereka jaga.
Menumbuhkan Pohon Kehidupan
Di tengah perayaan 35 tahun tersebut, WARSI tidak hanya melihat kembali perjalanan. WARSI juga memperkenalkan apa yang telah tumbuh dari perjalanan itu. Melalui Warsi Strategic Summit, diluncurkan enam produk pembelajaran dan inovasi yang lahir dari pengalaman bersama masyarakat: Community Carbon, Biodiversity Credit, PRM AID, Dubalang, WARSI Grant Management (WGM), dan Ensiklopedia Orang Rimba.
Peluncuran keenam produk tersebut diwujudkan melalui simbol Pohon Kehidupan. Enam buah yang tumbuh pada pohon merepresentasikan enam pembelajaran. Ketika satu per satu disentuh, pohon itu tumbuh dan menjadi utuh.
Ia menjadi gambaran sederhana tentang perjalanan WARSI: berakar pada pengalaman, tumbuh melalui pembelajaran dan kolaborasi, lalu menghasilkan buah yang dapat dibagikan lebih luas.
Bagi WARSI, pengetahuan tidak berhenti di lapangan. Pengalaman masyarakat perlu didokumentasikan, dipelajari, dikembangkan, dan dibagikan agar dapat menjadi inspirasi bagi kebijakan dan praktik di tempat lain.
Inilah bagian dari transformasi WARSI menuju Scholar NGO—organisasi yang menghubungkan kerja pendampingan di lapangan dengan pengetahuan, riset, inovasi dan advokasi berbasis bukti. Langkah ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Kehutanan yang berharap berbagai inovasi WARSI dapat berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan direplikasi di wilayah lain.
Dari Tapak, untuk Masa Depan
Warsi Strategic Summit 2026 pada akhirnya bukan hanya perayaan ulang tahun. Ia adalah ruang untuk melihat kembali akar, memahami apa yang telah tumbuh, dan membicarakan bagaimana pembelajaran tersebut dapat terus berkembang.
Dari hutan Bujang Raba, suara Orang Rimba, pengalaman Nagari Unggan, hingga kebijakan nasional tentang Perhutanan Sosial dan nilai ekonomi karbon, semuanya bertemu dalam satu ruang.
WARSI membawa pengalaman dari tapak ke ruang yang lebih luas—bukan untuk mengatakan bahwa semua persoalan telah selesai, tetapi untuk menunjukkan bahwa banyak jawaban dapat ditemukan ketika kita mau belajar bersama masyarakat.
Sebagaimana disampaikan dalam refleksi forum, WARSI ingin tetap berjalan di “jalan tengah”: konsisten mendampingi masyarakat, membuka ruang kolaborasi, dan terus belajar dari perubahan.
Terima kasih kepada seluruh tetamu undangan yang telah menjadi bagian dari Warsi Strategic Summit 2026: Farah Sofa, Senior Program Officer Natural Resource and Climate Justice; Kepala Balai Perhutanan Sosial Kampar Seksi Wilayah II; Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara; Kepala Dinas Kehutanan Jambi; Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu; Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara; para akademisi, penggiat lingkungan, masyarakat, para mitra, serta seluruh peserta dan tamu undangan yang telah ikut merayakan 35 tahun perjalanan KKI WARSI.
Kehadiran seluruh pihak menjadi bagian dari energi yang membuat pembelajaran dari tapak terus tumbuh dan menemukan jalannya menuju masa depan.