hutan adat

KKI WARSI Perkuat Sinergi antar Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota

Sarilamak, Lima Puluh Kota—Lebih dari 80 persen nagari  di Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam kawasan hutan. Hutan yang lestari bukan hanya penopang kehidupan masyarakat nagari, tetapi juga sumber air, penyangga pertanian, sekaligus peluang ekonomi daerah. Namun, potensi besar ini hanya dapat bertahan jika ada perlindungan dan pengelolaan yang adil serta kolaboratif. Menyadari pentingnya hal […]

KKI WARSI dan Masyarakat Adat Lakukan Audiensi dengan DPRD Lima Puluh Kota Dorong Penetapan Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Sarilamak, 8 Agustus 2025 Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan landasan penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan dan wilayah adat. Aturan ini mencerminkan  kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, melindungi hutan dari perambahan, serta memastikan hasilnya dinikmati secara adil oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, […]

Jalan Terang Pengakuan MHA di Kabupaten Sarolangun

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Sarolangun perlahan mulai terlihat titik terang. Pada Oktober 2022, PJ Bupati Sarolangun Henrizal mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 297/DPMD/2022 mengenai pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat. Panitia ini nantinya melakukan identifikasi masyarakat hukum adat di Sarolangun, verifikasi, dan memberikan usulan penetapan MHA kepada Bupati Sarolangun. ”Ini merupakan momentum besar untuk […]

Ketika Gubernur Berkunjung Ke Rantau Kermas

Meresmikan jalan, homestay dan memancing di Lubuk Larangan Sejak pagi Jumat (18/02) masyarakat desa Rantau Kermas sudah sibuk berbenah dan bersiap, Gubernur Jambi Al Haris dijadwalkan datang berkunjung ke Rantau Kermas. Satu kerbau disemblih, para ibu pun sejak pagi telah sibuk memasak hidangan di Balai Adat. Mereka memasak gulai daging untuk disantap bersama dengan gubernur. […]

Kolaborasi Pengelolaan Lanskap TNKS

Lanskap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)  merupakan kawasan hutan yang memegang peranan penting di tengah Pulau Sumatera. Dengan wilayah yang mencakup empat provinsi TNKS tentukan menjadi sumber penghidupan masyarakat  sekitarnya. Dengan luas hampir 1,4 juta ha, tentulah pengelolaan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi ini membutuhkan kolaborasi semua pihak. Baik pemerintah dalam hal ini, Balai […]

17 Desa Usulkan Dana Afirmatif

Penyusutan hutan terus menghantui Jambi. Tutupan hutan Jambi hanya tinggal 900 ribu ha atau 18 persen dari 5 juta ha luas Provinsi Jambi. Kawasan yang sangat jauh di bawah batas angka minimal keseimbangan ekosistem yang mewajibkan 30 persen harus berupa hutan. Langkah penting untuk menghentikan kerusakan hutan adalah dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk mengelola […]

PHBM Sebagai Instrumen Pembangunan

Salah satu faktor penting dalam mempertahankan hutan tersisa dan pengelolaan hutan yang sudah berjalan adalah pelimpahan kendali atas sumber daya alam kepada masyarakat. Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), yang kemudian mendapat apresiasi dari pemerintah dengan meluncurkan program perhutanan sosial, menjadi upaya penting dalam upaya penyelamatan hutan. KKI WARSI bersama beberapa stakeholder mengadakan Workshop dengan […]