Nabila Fitriatul Aini

Enam Organisasi Masyarakat Sipil Diperkuat melalui Warsi Grant Management untuk Mendukung Implementasi Perhutanan Sosial di Sumatera

Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Melalui kebijakan ini, masyarakat memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara lestari sebagai upaya mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, menyelesaikan konflik tenurial, sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan. Meskipun telah menunjukkan berbagai capaian positif, implementasi Perhutanan Sosial […]

BFM Diluncurkan di Lima Puluh Kota, Dorong KUPS Siap Investasi dan Perkuat Ekonomi Hijau Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha perhutanan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya kelembagaan kelompok, kapasitas usaha yang belum memadai, kualitas dan nilai tambah produk yang masih terbatas, hingga sulitnya mengakses pasar dan pembiayaan. Kondisi tersebut membuat banyak Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) belum siap menarik investasi dan mengembangkan usaha secara mandiri. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama […]

Pokja PPS Kabupaten Pasaman Perkuat Sinergi Percepatan Perhutanan Sosial Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Pasaman bersama para pemangku kepentingan berhasil merumuskan Rencana Aksi Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kabupaten Pasaman Tahun 2026–2027 sebagai pedoman bersama untuk mempercepat pengelolaan Perhutanan Sosial yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat. Penyusunan rencana aksi ini merupakan langkah penting dalam mengoperasionalkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Percepatan […]

Pemulihan Mangrove Sungai Pinang: Penanaman Lebih dari 20 Ribu Bibit sebagai Upaya Memperkuat Ekosistem dan Ekonomi Masyarakat

Sungai Pinang, 15 November 2025 Kawasan mangrove di Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengalami kerusakan cukup parah dalam beberapa tahun terakhir. Vegetasi mangrove yang dahulu tumbuh rapat kini banyak yang hilang akibat abrasi pantai, tekanan pasang besar dari laut, dan aliran air dari hulu sungai yang membawa sedimen […]

Nagari Unggan di Sumatra Barat Menuju Garda Depan Investasi Iklim Berkeadilan

Terletak di lanskap Sumpur Kudus di kawasan perbukitan yang berhutan lebat, Nagari Unggan berada di bagian hulu Batang Sumpu, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat. Nagari ini menempati kawasan perbukitan yang membentuk bagian penting dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri, salah satu sistem sungai utama yang mengalir hingga ke Provinsi Riau. Letaknya yang berada di persimpangan beberapa […]

KKI WARSI Perkuat Sinergi antar Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota

Sarilamak, Lima Puluh Kota—Lebih dari 80 persen nagari  di Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam kawasan hutan. Hutan yang lestari bukan hanya penopang kehidupan masyarakat nagari, tetapi juga sumber air, penyangga pertanian, sekaligus peluang ekonomi daerah. Namun, potensi besar ini hanya dapat bertahan jika ada perlindungan dan pengelolaan yang adil serta kolaboratif. Menyadari pentingnya hal […]

KKI WARSI dan Masyarakat Adat Lakukan Audiensi dengan DPRD Lima Puluh Kota Dorong Penetapan Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Sarilamak, 8 Agustus 2025 Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan landasan penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan dan wilayah adat. Aturan ini mencerminkan  kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, melindungi hutan dari perambahan, serta memastikan hasilnya dinikmati secara adil oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, […]

Sinergi Multipihak Integrasikan Rencana Pembangunan Daerah dengan Potensi Nagari melalui Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan

Pada hari Selasa (8/7) Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI bersama pemerintah Kabupaten Solok Selatan menguatkan sinergi multipihak bersama dinas instansi di Kabupaten Solok Selatan dan kelompok-kelompok masyarakat pengelola usaha Perhutanan Sosial, diantaranya KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti, KUPS Beras Organik Simancuang, dan KUPS Kompos Pakan Rabaa. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan potensi nagari ke […]