KKI WARSI dan Masyarakat Adat Lakukan Audiensi dengan DPRD Lima Puluh Kota Dorong Penetapan Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Sarilamak, 8 Agustus 2025 Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan landasan penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan dan wilayah adat. Aturan ini mencerminkan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, melindungi hutan dari perambahan, serta memastikan hasilnya dinikmati secara adil oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, […]
