Profile

Komunitas Konservasi Indonesia Warsi

Warsi lembaga non pemerintah hadir atas kesamaan pandangan sejumlah aktivis lintas aliran dan genre, pada tanggal 27 Desember 1991. Kala itu era 1990-an, pengelolaan hutan terpusat di Jakarta, tercatat 572 perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) yang menguasai 64 juta hektar hutan Indonesia, yang hanya dikuasai 20-an konglomerat saja.  Di sisi lain, masyarakat miskin waktu itu mencapai 27,2 juta jiwa atau 15,1 persen dari jumlah penduduk. Ada ketimpangan dalam penguasaan, akses dan kesempatan untuk pengelolaan  kawasan hutan.  Uniknya masyarakat di dalam dan sekitar hutan meskipun tanpa pengakuan negara telah memperlakukan hutan sebagai bagian penting kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, kultural bahkan religi, sesuai dengan kearifan yang diwariskan nenek moyang.  

Kondisi inilah yang menghimpun para pendiri Warsi itu untuk membentuk wadah bersama guna mengencangkan perjuangan dalam rangka  menciptakan pembangunan berkelanjutan  yang mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup masa kini tanpa mengancam pemenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KKI WARSI mendorong, mengembangkan dan memperkuat azas-azas konservasi masyarakat lokal serta mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, setara, partisipatif, terbuka dan berkelanjutan.

Program Strategis

Pengelolaan Pengetahuan, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya

Program ini baru terbentuk pada akhir tahun 2017 lalu. Pembentukan program ini dilatarbelakangi oleh semangat mengelola pengetahuan, sistem evaluasi dan pengembangan sumberdaya secara baik dan benar.