Program Kebijakan dan Advokasi

Program ini bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang mendukung praktek Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan pembangunan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka program ini mengelola proyek sebagai berikut :

a) Melakukan advokasi kebijakan terkait dengan implementasi program KKI WARSI

b) Melakukan riset dan analisis kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan komunitas.

c) Melayani berbagai kebutuhan proyek dan program dalam mencapai tujuan terkait advokasi dan kebijakan.

d) Melayani kebutuhan pelatihan terkait advokasi dan kebijakan di internal maupun eksternal.

e) Menghasilkan pembelajaran dari lapangan dalam melakukan advokasi dan kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

1. Mendorong percepatan pengakuan hutan adat di Indonesia bersama Koalisi Hutan Adat dengan menyusun dan memberi masukan ke Dijen PSKL – KLHK
2. Mengadvokasi Model Tata Ruang Mikro di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten telah menggunakan model ini untuk diperluas di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan dan Jujuhan Ilir
3. Mendorong revisi RPHJP KPHP Unit III Bungo telah disahkan oleh Direktur KPHP Kementerian LHK dengan mengakomodir blok perlindungan seluas 7.340 Ha sebagai perlindungan ekologi hutan dan koridor satwa liar yang terletak di kawasan hutan Batang Ule antara Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur dengan Taman Nasional Kerinci Seblat
4. KKI WARSI bersama PT Hatfield Indonesia melalui dukungan Bio Carbon Fund terlibat dalam penyusunan safeguards (ESMF) implementasi Bio Carbon Fund ISFL
5. Berhasil mendorong KPHL Sijunjung, KPHL Agam Raya, KPHL Bukit Barisan, KPHP Pesisir Selatan dan KPHL Lima Puluh Kota telah merubah peta tata hutan RPHJP yang mengakomodir blok pengembangan PHBM
6. Berhasil mendorong pengelolaan kawasan hutan bersama dalam satu hamparan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan
7. KKI WARSI berkerjasama dengan Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Punan Malinau (LP3M) dalam mengadvokasikan pengesahan Peta Wilayah Adat Punan Aidiu dan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pelacau, Metut dan Abay Sembuak