Warsi Strategic Summit 2026 mempertemukan pemerintah, masyarakat, mitra pembangunan, dan pegiat konservasi untuk membawa pembelajaran dari tapak menuju perubahan yang lebih luas Ada perjalanan yang tidak selalu ditandai oleh langkah-langkah besar. Sebagian tumbuh perlahan, dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, bersama masyarakat yang setiap hari hidup berdampingan dengan alam. Begitulah perjalanan 35 tahun […]
Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Melalui kebijakan ini, masyarakat memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara lestari sebagai upaya mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, menyelesaikan konflik tenurial, sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan. Meskipun telah menunjukkan berbagai capaian positif, implementasi Perhutanan Sosial […]
Catatan Akhir Tahun 2025 KKI WARSI Jambi, jantung Sumatera yang selama ratusan tahun dijaga oleh hutan alamnya, kini berada di titik genting. Pohon-pohon yang dahulu menjadi “pasak bumi”, penyangga air, iklim, dan kehidupan, satu per satu runtuh di tengah laju ekstraksi sumber daya alam yang masif. Catatan Akhir Tahun 2025 KKI WARSI menunjukkan bahwa krisis […]
Cahaya matahari dari timur mulai muncul dari sela-sela perbukitan, ketika masyarakat Desa Apau Ping, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, memulai perjalanan ke ladang Yusuf Apui. Mereka berjalan menuju dermaga desa sembari saling lempar candaan. Sampai di dermaga mereka menanti perahu ketinting yang akan mengantarkan mereka ke ladang yang berlokasi di seberang kampung itu. […]
Sungai Pinang, 15 November 2025 Kawasan mangrove di Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengalami kerusakan cukup parah dalam beberapa tahun terakhir. Vegetasi mangrove yang dahulu tumbuh rapat kini banyak yang hilang akibat abrasi pantai, tekanan pasang besar dari laut, dan aliran air dari hulu sungai yang membawa sedimen […]
Masyarakat di Bengkulu Utara membuktikan jika menjaga hutan tidak semata mengeluarkan biaya, tetapi juga mendatangkan pendapatan. Menurut data GoKUPS Kementerian Kehutanan, nilai transaksi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan Bengkulu Utara mencapai Rp5,3 miliar, terutama dari komoditas berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti kopi, getah, karet, jengkol, petai, hingga jasa lingkungan. Bupati Bengkulu Utara, […]
Beberapa waktu belakangan, Provinsi Bengkulu menghadapi banyak tantangan. Alur mobilisasi yang terganggu karena kapal tidak bisa bergerak di Pelabuhan Pulau Baai. Kedangkalan pelabuhan membuat kapal pengangkut barang maupun penumpang terhambat, padahal pelabuhan adalah akses penting bagi Bengkulu. Pun masyarakat di Pulau Enggano semakin terisolasi, hasil alam seperti pisang, tidak dapat didistribusikan. Karena jalur ini satu-satunya […]
Harum pandan berpadu aroma kelapa menyeruak ketika Ulfa Afy membuka dandang kukusan. Kreator makanan itu tengah membuat kue mutu. Panganan kecil asal nagari Saniangbaka, Kabupaten Solok, biasanya jadi teman minum kopi di pagi hari. Terbuat dari tepung beras, tepung ketan, gula aren, dan kelapa. “Kue mutu merupakan kudapan khas Saniangbaka, sangat favorit bahkan di salah […]
Sarilamak, Lima Puluh Kota—Lebih dari 80 persen nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam kawasan hutan. Hutan yang lestari bukan hanya penopang kehidupan masyarakat nagari, tetapi juga sumber air, penyangga pertanian, sekaligus peluang ekonomi daerah. Namun, potensi besar ini hanya dapat bertahan jika ada perlindungan dan pengelolaan yang adil serta kolaboratif. Menyadari pentingnya hal […]
Sarilamak, 8 Agustus 2025 Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan landasan penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan dan wilayah adat. Aturan ini mencerminkan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, melindungi hutan dari perambahan, serta memastikan hasilnya dinikmati secara adil oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, […]
Kamis, 8 Mei 2025, KKI Warsi dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang “Pengembangan Wilayah Terpadu (Integrated Area Development) Berbasis Perhutanan Sosial dan Perencanaan Penyelenggaraan Kontribusi Terhadap Target NDC (Nationally Determined Contribution) dalam Penanganan Perubahan Iklim Di Kabupaten Bengkulu Utara” yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bengkulu Utara. […]
Dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menyalurkan dana hibah kepada sejumlah organisasi berbasis masyarakat (OBM) yang mengelola perhutanan sosial. Pada periode ini, sebanyak tujuh organisasi masyarakat dari Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat mendapat hibah dengan kurun waktu kegiatan satu tahun. Penyerahan hibah dilakukan secara simbolis dengan penandatanganan kontrak kerja […]
