Kebijakan & Advokasi

Tulisan mengenai regulasi, kebijakan pemerintah, serta peran WARSI dalam advokasi kebijakan publik.

Pasca Persetujuan Non-SPE Karbon, Masyarakat Bujang Raba Perkuat Kapasitas Komunikasi Perdagangan Karbon

Terbitnya Persetujuan Penerbitan Non-SPE Gas Rumah Kaca (GRK) untuk Lanskap Bujang Raba menjadi tonggak penting bagi perjalanan panjang masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari. Namun, pengakuan tersebut bukanlah akhir dari proses. Justru sebaliknya, masyarakat kini memasuki fase baru, yaitu memastikan seluruh pihak memahami bagaimana perdagangan karbon berbasis masyarakat dijalankan, manfaat yang dihasilkan, serta komitmen yang […]

BFM Diluncurkan di Lima Puluh Kota, Dorong KUPS Siap Investasi dan Perkuat Ekonomi Hijau Perhutanan Sosial

Pengembangan usaha perhutanan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya kelembagaan kelompok, kapasitas usaha yang belum memadai, kualitas dan nilai tambah produk yang masih terbatas, hingga sulitnya mengakses pasar dan pembiayaan. Kondisi tersebut membuat banyak Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) belum siap menarik investasi dan mengembangkan usaha secara mandiri. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama […]

Pokja PPS Kabupaten Pasaman Perkuat Sinergi Percepatan Perhutanan Sosial Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Pasaman bersama para pemangku kepentingan berhasil merumuskan Rencana Aksi Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kabupaten Pasaman Tahun 2026–2027 sebagai pedoman bersama untuk mempercepat pengelolaan Perhutanan Sosial yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat. Penyusunan rencana aksi ini merupakan langkah penting dalam mengoperasionalkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Percepatan […]

Bengkulu Utara Perkuat Perhutanan Sosial melalui IAD-ASA dan Skema Pembiayaan Berkelanjutan

Deforestasi masih menjadi tantangan besar di Provinsi Bengkulu. Tekanan terhadap kawasan hutan akibat alih fungsi lahan, aktivitas ilegal, dan lemahnya dukungan terhadap masyarakat pengelola hutan terus mengancam kelestarian hutan sekaligus meningkatkan risiko bencana dan hilangnya keanekaragaman hayati. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengesahkan Dokumen Rencana Aksi Integrated Area Development–Akselerasi Sadar Alam (IAD-ASA) sekaligus melakukan kick […]

Riset KKI Warsi dan UNJA Ungkap Dampak Tambang Batubara terhadap Kehidupan Orang Rimba di Batanghari

Aktivitas pertambangan batubara di sekitar wilayah kehidupan Masyarakat Adat Orang Rimba di Kabupaten Batanghari telah membawa perubahan besar terhadap lingkungan, kehidupan sosial, budaya, kesehatan, hingga sumber penghidupan masyarakat yang selama turun-temurun bergantung pada hutan. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Diseminasi Hasil Riset dan Focus Group Discussion (FGD) hasil penelitian kolaborasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi […]

KKI Warsi Dorong Peran Komunitas sebagai Pemimpin dalam Tata Kelola Pasar Karbon Global

Pengalaman masyarakat dalam menjaga hutan dan mengelola sumber daya alam menjadi pembelajaran penting dalam pengembangan pasar karbon yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pesan tersebut disampaikan oleh Emmy Primadona dari KKI Warsi dalam forum internasional Launching the Forum Community of Practice: Gathering Insights and Building Alliances yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan London Climate Action Week […]