Bungo semakin berkembang untuk mengakomodir tata ruang dan perencanaan pembangunan wilayah. Inisiatif PRM (Potensi Ruang Mikro) yang dilakukan bersama KKI Warsi menunjukkan kemajuan signifikan. Alur pengembangan PRM yang dimulai dari tingkat dusun sudah mulai menyentuh hingga ke tingkat pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu, alur dan model dalam pengembangan PRM merupakan contoh kongkret tentang inisiatif lokal yang mampu diterjemahkan dalam instrumen kebijakan di kabupaten. Agar implementasi di tingkat kabupaten dapat berjalan sesuai dengan tujuan PRM sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di kabupaten, para stakeholder butuh untuk diberikan pemahaman pemberdayaan dan kapasitas teknis operasionalisasi PRM.  

Kamis dan Jum’at, 21-22 Januari 2021, bertempat di ruang pertemuan Bappeda Bungo, KKI Warsi bersama dengan BAPPEDA Bungo menggelar pelatihan pengelolaan dan pendampingan sistem database Potensi Ruang Mikro pada stakeholder di tingkat Kabupaten. Agenda ini merupakan lanjutan dari launching aplikasi PRM di Kabupaten Bungo yang sudah terlaksana pada 19 oktober 2020, bertepatan dengan hari ulang tahun kabupaten Bungo ke-55. Pemerintah Kabupaten Bungo telah berkomitmen untuk mengembangkan PRM sebagai salah satu kebijakan daerah yang akan diatur didalam peraturan Bupati Bungo. Hadir pada pelaksanaan pelatihan ini perwakilan dari Bappeda Bungo, PMD, Diskominfo, Tenaga Ahli Pendamping Desa.

“Inisiasi Potensi Ruang Mikro sudah dimulai oleh KKI Warsi sejak tahun 2014, dengan model pengembangan di 9 Dusun Kecamatan Bathin III Hulu, meliputi Dusun Timbolasi, Lubuk Beringin, Aur Cino, Sungai Telang, Buat, Muara Buat, Karak Apung, Senamat Ulu, dan Laman Panjang . Pasca pengelolaan data sosial dan spasial di tingkat tapak telah diakomodir dalam website PRM masing-masing dusun, upaya dilanjutkan pada tingkat kabupaten,” terang Rudi Syaf, Direktur KKI Warsi dalam sambutannya.

PRM akan diperluas ke kecamatan lain, sebagai bentuk implementasi dari komitmen Kabupaten Bungo. Saat ini ada dua kecamatan yang menjadi model awal perluasan PRM. Sehingga, butuh penguatan pada sisi teknis dan pemberdayaan.

“Pada pelatihan ini akan dibahas masukan untuk perbaikan aplikasi, terutama mengenai data-data prioritas yang perlu dan tidak perlu untuk dikembangkan. Ada dua materi utama, meliputi teknik pemberdayaan dan fasilitasi serta pengelolaan dan operasionalisasi aplikasi,” jelas Rudi.

Pelatihanan tim IT dan pengembangan aplikasi. Dok: KKI Warsi

Warsi melihat perkembangan sangat diluar ekspektasi, perubahannya bahkan mampu mempengaruhi inisiatif di tingkat nasional.

“Kinerja baik semua unsur di Kabupaten Bungo sangat patut di apresiasi. Hampir seluruh OPD sudah terhubung dengan PRM. Pada tingkat nasional, PRM sudah terhubung dengan kemendes, Warsi sudah beberapa kali mengadakan serial diskusi. Integrasi antara PRM dengan aplikasi SID di Kemendes, sudah pada kesamaan persepsi dan teknis. Pada kedua aplikasi ini, tidak ada perbedaan mendasar, semua mengakomodir data sosial dan data spasial,” ujarnya.

Senada dengan itu, Dedi Irawan, Kepala Bappeda Bungo menjelaskan PRM sangat memiliki potensi besar untuk berkembang, bahkan di rujuk di tingkat nasional. 

“Pelatihan ini merupakan rangkaian dari rencana besar. Saya sendiri sudah beberapa kali mengikuti video conference dengan kemendes untuk menyampaikan inisiatif PRM tersebut. Perkembangan signifikan PRM di bungo melebihi ekspektasi. Kalau implementasinya berjalan baik, bahkan bisa di replikasi di Kabupaten lain,” terangnya.

Foto Bersama pasca pembukaan pelatihan. Dok: KKI Warsi

Untuk mencapai rencana besar, tentu implementasi di Kabupaten Bungo harus dikawal dengan baik. Kebijakan penganggaran untuk memfasilitasi stakeholder kabupaten yang telah dilatih akan menjadi prioritas. Peserta pelatihan yang berasal dari lintas sektor di pemerintahan memberi kompleksitas bagi penerapan PRM agar benar-benar efektif sebagai yang kebutuhan data yang akurat, valid dan terkini.

“Pada tahun ini, perluasan penerapan PRM akan mulai dikembangkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Rantau Pandan dan Kecamatan Pelepat Ilir. Bappeda sudah menganggarkan 200 juta untuk pengembangannya. Peserta berasal dari lintas sektor kabupaten. Nanti peserta pelatihan ini yang akan mengawal implementasi di lapangan. Mereka akan dibentuk menjadi Pokja PRM,” jelas Dedi Irawan.

Disamping itu, kebijakan PRM akan sangat mendukung visi kabupaten Bungo. “Visi satu data kabupaten Bungo, akan dapat diperkuat dengan kehadiran PRM. Komitmen Bupati pada launching PRM, diharapkan akan dapat dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Bupati,” tutupnya.

Diakhir rangkaian pelatihan masing-masing perwakilan OPD, meliputi Bappeda, PMD, dan Dinaskominfo menandatangani berita acara kesepakatan tentang komitmen pelaksanaan PRM di tingkat Kabupaten.

error: Content is protected !!