Perlu Kolaborasi Pengamanan Kawasan

Kabupaten Bungo masih kaya akan aneka biodiversity  yang tergolong endemik, termasuk dalam lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba). Berdasarkan analisis kajian inventarisasi kekayaan hayati yang dilakukan oleh KKI Warsi pada tahun 2018 hingga 2020 yang menunjukan bahwa di lanskap Bujang Raba terdapat 18 spesies berstatus dilindungi dan ribuan tumbuhan langka dan endemik. Berdasarkan hasil tangkapan dari camera trap, ditemukan  gambar hewan terancam punah seperti harimau Sumatra, trenggiling, anjing hutan, macan dahan, tapir, simpai dan aneka satwa lainnya. Satwa ini ditemukan di Hutan Lindung yang dikelola masyarakat lima desa dengan skema hutan desa, maupun pada kawasan hutan produksi yang menjadi koridor penghubung hutan lindung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Sayangnya satwa endemik itu juga terancam kelangsungan hidupnya. Ancaman terbesarnya adalah perburuan dan penebangan liar.  Ada sejumlah indikasi yang menyebabkan timbulnya aktivitas illegal ini, diantaranya desakan ekonomi, pertambahan populasi penduduk dan juga adanya ketimpangan persepsi mengenai pentingnya menjaga hutan.

“Agar manfaat menjaga tutupan hutan tetap dapat dirasakan, perlu adanya kolaborasi perlindungan lanskap Bujang Raba melalui penetapan koridor satwa yang dihubungkan dengan TNKS untuk wilayah jelajah hewan. Juga dibutuhkan patroli berkala di area yang sering menjadi tempat aktivitas manusia,” kata Rudi Syaf Direktur KKI Warsi pada Workshop Membangun Kolaborasi untuk Perlindungan Hutan Tersisa di Ekosistem Bujang Raba, yang berlangsung di Hotel Amaris Muara Bungo Rabu (23 Februari 2021).

Dalam pertemuan tersebut, instansi yang memiliki keterkaitan kuat dengan lanskap Bujang Raba berumbuk untuk membangun pemahaman  bersama tentang keanekaragaman hayati di Lanskap Bujang Raba serta mendorong aksi bersama untuk perlindungan kawasan. Instansi yang hadir diantaranya adalah; Balai Besar TNKS, Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Bungo Unit II dan III, Rio dan ketua Kelompok Pengelola Hutan Desa dari 5 dusun. Tingginya ancaman kerusakan Lanskap Bujang Raba membuat komitmen dan kerja sama antar pihak harus disinergikan segera.

Salah satu solusi untuk melindungi wilayah jelajah satwa, perlu dibuat koridor satwa dan juga harus ada penataan blok pada kawasan hutan dengan cara peningkatan blok inti kawasan. Zaizul Amril, dari KPHP Bungo menyampaikan pada tahun 2019, KPHP Bungo telah mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang  yang mencakup penataan dan peningkatan status blok kawasan hutan. Status blok pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  menjadi blok perlindungan pada hutan produksi guna melindungi koridor satwa. “Selain peningkatan upaya perlindungan, kami akan melakukan pengembangan ekonomi kelompok perhutanan sosial dan memberikan bantuan pembibitan,” kata Zaizul.

Menyadari berbagai bahaya yang mengancam Lanskap Bujang Raba perlu adanya adaptasi pengamanan yang tidak lagi hanya berpusat ada polhut atau instansi pemerintah saja. Masyarakat khususnya pemegang izin perhutanan sosial dapat melakukan perlindungan kawasan secara mandiri. Itno Itoyo, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo mengatakan “Kami telah melakukan patroli pengamanan dengan metode smart patrol baik oleh petugas MMP (Masyarakat Mitra Polhut) dan juga sudah berkolaborasi dengan masyarakat khususnya di area penyangga dengan status hutan produksi,”kata Itno.

Upaya sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan juga perlu kami tingkatkan. Di samping itu, pemantauan hotspot dan monitoring harimau Sumatera akan terus dilakukan. “Harapan kami, melalui dukungan berbagai pihak kita dapat mempertahankan fungsi ekologi lanskap Bujang Raba,” ujarnya.

Upaya pelanggaran hukum dalam bentuk penebangan dan perburuan liar dimotivasi oleh desakan ekonomi. Dari akar rumput selain diperlukan upaya sosialisasi dan himbauan, masyarakat juga harus memanfaatkan potensi hutan dengan berkelanjutan yang dapat menggantikan pemasukan dari aktivitas illegal. “Pemerintah telah memberikan izin pengelolaan kawasan melalui perhutanan sosial. Kini tinggal masyarakatnya yang akan mengelola izin tersebut,” kata Jupri, Rio Dusun Lubuk Beringin.

Masih banyak hal yang harus dilakukan guna melindungi kawasan hutan tersisa di Kabupaten Bungo. Instansi yang hadir dalam acara tersebut berkomitmen untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan tupoksi kelembagaan. Pada level tapak, Kelompok Pengelola Hutan Desa bersama masyarakat akan melakukan patrol bersama kelima KPHD bersama polhut secara rutin, memasang plang batas dan papan informasi. Untuk mengikat setiap komitmen aksi tersebut, para Rio berencana untuk membuat peraturan dusun tentang pelestarian hutan. Jika ada temuan di lapangan, maka akan dilakukan pembinaan kepada pelaku pelanggaran.

Pada level pemerintah daerah, setiap instansi berkomitmen untuk melakukan kolaborasi data, memperkuat program pemberdayaan, perlindungan dan pengamanan hutan. Pendataan potensi, patrol rutin, monitoring satwa serta pemantauan hotspot akan terus dilakukan. Tidak hanya di dalam kawasan hutan, program pentingnya konservasi juga akan dilakukan di luar kawasan hutan melalui program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Diharapkan dengan upaya dan komitmen berbagai pihak, kerusakan hutan dan lingkungan dapat ditekan. Namun disaat yang bersamaan, masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Maka kombinasi perlindungan, pengamanan dan pemberdayaan adalah salah satu solusi untuk melindungi tutupan lanskap Bujang Raba.*

error: Content is protected !!