Pranata Adat Masih Hidup, Kolaborasi Perkuat Pengakuan Masyarakat Adat di Sumatera Barat

Pranata Adat Masih Hidup, Kolaborasi Perkuat Pengakuan Masyarakat Adat di Sumatera Barat

Di Sumatera Barat, pranata adat masih hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Di Minangkabau, nagari mengatur kehidupan adat berdasarkan prinsip adat salingka nagari, sementara di Mentawai, kelembagaan uma menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan kewajiban negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, keberadaan pranata adat yang masih hidup belum seluruhnya diikuti pengakuan hukum formal.

Dari perspektif hukum, Prof. Kurnia Warman menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum terbentuknya negara. Karena itu, proses pengakuan perlu mempertimbangkan sejarah, karakteristik, dan kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Kejelasan mekanisme pengakuan melalui produk hukum daerah juga penting untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

“Amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 harus diwujudkan melalui kebijakan pengakuan dan perlindungan agar masyarakat adat benar-benar memperoleh hak-haknya.” kata Prof. Kurnia Warman.

Persoalan ini menjadi pembahasan dalam Diskusi Multipihak bertajuk ‘Memperkuat Sinergi Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Penetapan Wilayah Adat di Sumatera Barat’, yang diselenggarakan WALHI Sumatera Barat dan KKI WARSI di Padang, 16 November 2026. Diskusi melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, CSO/NGO, masyarakat adat, serta jurnalis.

Foto Bersama: Diskusi Multipihak Memperkuat Sinergi Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Penetapan Wilayah Adat di Sumatera Barat

Salah satu bentuk pengakuan hak kelola ruang hidup masyarakat adat melalui skema Perhutanan Sosial adalah Hutan Adat, yang mensyaratkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui produk hukum daerah. Namun, proses yang panjang, belum lengkapnya regulasi, serta keterbatasan koordinasi dan anggaran masih menjadi kendala.

Kondisi tersebut dirasakan Joni, perwakilan MHA Saerodok dari Pulau Siberut, Mentawai. Pemetaan wilayah adat telah dilakukan sejak 2017 dan dilanjutkan dengan penerbitan SK Bupati pada 2020. Namun, hingga November 2026, proses verifikasi masih berlangsung dan belum menghasilkan penetapan Hutan Adat.

“Proses kita mendapat pengakuan dari negara terlalu berbelit-belit dan panjang. Pergi rumit, urus sana rumit juga,” ungkap Joni. Ia berharap pemerintah memperjelas standar verifikasi dan menyederhanakan prosedur agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas wilayah adatnya.

Pengalaman Mentawai juga menunjukkan pentingnya kolaborasi berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan MHA, serta empat Hutan Adat yang telah ditetapkan, yakni Uma Saurenu, Uma Goiso Oinan, Uma Rokot, dan Uma Usut Ngaik. Namun, pemetaan partisipatif, validasi batas wilayah, penyelesaian tumpang tindih, dan pendampingan pengelolaan tetap perlu diperkuat.

Diskusi ini juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi multipihak dalam mendorong pelaksanaan Peta Jalan Percepatan Penanganan dan Penetapan Status Hutan Adat 2025–2029.

Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menekankan bahwa percepatan pengakuan Hutan Adat membutuhkan komitmen dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, serta masyarakat sipil agar berbagai hambatan pengakuan dapat diselesaikan.

Wakil Direktur KKI WARSI, Rainal Daus, membagikan pembelajaran dari masyarakat adat Serampas di Jambi, Nagari Ampalu di Sumatera Barat, dan Dayak Tenggalan di Kalimantan Utara. Pengalaman ketiga komunitas menunjukkan bahwa pengakuan membutuhkan penguatan kelembagaan adat, dokumentasi wilayah, dukungan kebijakan, dan pendampingan multipihak. Pengakuan wilayah adat juga dapat memberikan manfaat bagi penguatan ekonomi, ketahanan sosial, dan penyelesaian konflik melalui aturan adat.

“Pembelajaran dari tiga wilayah ini menunjukkan pentingnya kerja bersama masyarakat, pemerintah, dan masyarakat sipil. Ketika wilayah adat diakui dan dikelola sesuai aturan masyarakat, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, baik secara ekonomi maupun sosial,” jelas Rainal.

Paparan Pemantik Diskusi

Sementara itu, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Panahatan Sihombing, menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas percepatan penetapan Hutan Adat. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat sipil, terutama dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan penyelesaian hambatan di lapangan.

Diskusi mengidentifikasi lima persoalan utama yang membutuhkan kerja bersama, yaitu belum lengkapnya regulasi daerah, lemahnya koordinasi antar lembaga, belum jelasnya standar teknis dan administrasi, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta belum optimalnya perlindungan hak masyarakat adat setelah memperoleh pengakuan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mempercepat penerbitan produk hukum pengakuan MHA. Pemerintah provinsi memperkuat fasilitasi dan koordinasi lintas daerah, sementara pemerintah pusat memastikan proses penetapan berjalan lebih sederhana dan memberikan kepastian. Masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas adat juga berperan dalam pendampingan serta pengawalan proses tersebut.

Melalui kolaborasi berkelanjutan, percepatan pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan wilayah adat di Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memulihkan hak dan kewenangan masyarakat adat, serta memperkuat perlindungan wilayah dan kelembagaan adat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like
Pulihkan Hutan dan Lahan, Perkuat Aksi Iklim dan Ketahanan Masyarakat Sumatera Barat

Pulihkan Hutan dan Lahan, Perkuat Aksi Iklim dan Ketahanan Masyarakat Sumatera Barat

KKI Warsi Bagikan Pengalaman Pengelolaan Lanskap dalam Forum Multi-Use Forestry; Indonesia International Sustainability Forum 2026

KKI Warsi Bagikan Pengalaman Pengelolaan Lanskap dalam Forum Multi-Use Forestry; Indonesia International Sustainability Forum 2026

Enam Pilot Drone Warsi Lulus Sertifikasi

Enam Pilot Drone Warsi Lulus Sertifikasi

35 Tahun WARSI: Belajar dari Hutan, Menumbuhkan Masa Depan

35 Tahun WARSI: Belajar dari Hutan, Menumbuhkan Masa Depan

Enam Organisasi Masyarakat Sipil Diperkuat melalui Warsi Grant Management untuk Mendukung Implementasi Perhutanan Sosial di Sumatera

Enam Organisasi Masyarakat Sipil Diperkuat melalui Warsi Grant Management untuk Mendukung Implementasi Perhutanan Sosial di Sumatera

Hutan Jambi di Ambang Krisis Ekologis

Hutan Jambi di Ambang Krisis Ekologis