KKI Warsi Bagikan Pengalaman Pengelolaan Lanskap dalam Forum Multi-Use Forestry; Indonesia International Sustainability Forum 2026

JAKARTA — Pengelolaan lanskap tidak hanya berbicara tentang bagaimana kawasan hutan dijaga, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat mengembangkan sumber penghidupan yang sesuai dengan kondisi lanskap. Pendekatan tersebut dikembangkan KKI Warsi melalui berbagai upaya yang mempertemukan kepentingan masyarakat, private sector (sektor swasta), pemerintah, Non-Governmental Organization (NGO), dan pihak lainnya dalam suatu Platform Kolaborasi Bukit Tigapuluh dan Meranti-Harapan (PKBT & PKMH).

Salah satu pengalaman tersebut terlihat dalam pengembangan agroforestri vanila di Jambi dan Sumatera Selatan. Pengembangan vanili berangkat dari kebutuhan petani untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memiliki sumber pendapatan lain selain sawit dan karet.

Pemilihan vanila tidak dilakukan semata-mata karena nilai ekonominya. Komoditas ini dipilih dengan melihat peluang pasar, kemungkinan tumbuh di wilayah yang menjadi lokasi kerja, serta kesesuaiannya untuk dikembangkan bersama komoditas lain yang telah ditanam masyarakat.

Pertimbangan terhadap kondisi lanskap menjadi bagian penting dalam pengembangannya. Vanila membutuhkan tanaman kayu sebagai naungan untuk dapat tumbuh. Karena itu, budidayanya dikembangkan dalam sistem agroforestri yang tetap mempertahankan keberadaan tanaman kayu. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan komoditas tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan bersama dengan unsur lingkungan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhannya.

Melalui Platform Kolaborasi, KKI Warsi berperan mendampingi sekaligus menjembatani hubungan antara masyarakat dengan para pihak di lanskap. Di dalam wadah ini, petani mendapatkan dukungan komprehensif berupa bibit, pelatihan, pendampingan, dan studi banding untuk meningkatkan kapasitas budidaya vanila. Kerja sama ini juga melibatkan pihak perusahaan dalam pendampingan petani, serta membuka akses pasar dengan PT Java Agro Spices (PT JAS) yang bertindak sebagai pembeli siaga (offtaker) yang siap menyerap seluruh hasil panen vanila.

Pengalaman tersebut tidak berdiri pada pengembangan satu komoditas saja. KKI Warsi juga mendorong forum kolaborasi lanskap sebagai ruang bagi para pihak untuk membangun upaya bersama, mulai dari perlindungan kawasan, penanganan human-wildlife conflict, hingga persoalan sosial dan penghidupan masyarakat.

Untuk persoalan penghidupan, pendekatan yang dikembangkan antara lain melalui program livelihood, termasuk agroforestri dan kegiatan ekonomi lainnya. Kolaborasi di tingkat lanskap tersebut dibangun KKI Warsi sejak 2020 melalui fasilitasi dan dinamika dua forum lanskap di Bukit Tiga Puluh yang melibatkan lima unit manajemen PBPH. Pada 2023, inisiatif tersebut kemudian direplikasi ke Lanskap Meranti Harapan melalui platform PKMH.

Dari proses tersebut, vanila menjadi salah satu pilot dalam pengembangan model Multi-Use Forestry atau Multi Usaha Kehutanan (MUK) yang dilakukan melalui dua skema. Skema pertama dikembangkan secara langsung bersama PBPH melalui komoditas vanili di PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Sementara skema kedua melibatkan masyarakat yang bermitra dengan PBPH yang tergabung dalam dua platform lanskap tersebut, dan masyarakat yang berada dalam kawasan Perhutanan Sosial.

Dalam pengembangan model tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai salah satu aktor dalam pengelolaan lanskap. Melalui kelompok tani hutan yang bermitra dengan PBPH, masyarakat terlibat dalam kegiatan yang dikembangkan sekaligus memiliki kontribusi dalam menjaga lanskap.

Pembelajaran menarik dari sesi tematik ini adalah ketika masyarakat, melalui kelompok tani hutan (KTH) kemitraan, terlibat aktif dan menjadi aktor utama dalam pengelolaan lanskap. Mereka memberikan kontribusi sesuai porsinya untuk menjaga kelestarian lanskap tersebut. Sebagai contoh, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi saat ini, setidaknya lahan milik 63 petani binaan aman dari api karena mereka merasa memiliki investasi di sana.

Pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap perlu melihat kawasan secara lebih luas. Inisiatif berbasis komunitas tidak hanya melibatkan kelompok masyarakat yang berada di dalam konsesi, tetapi juga kawasan perhutanan sosial yang berada dalam lanskap yang sama. Dalam pemaparan tersebut disebutkan sekitar 5-6 unit perhutanan sosial yang telah mendapatkan izin dan terlibat dalam inisiatif yang sama.

Pengalaman Lanskap Dibawa ke Forum ISF 2026

Pengalaman tersebut kemudian dibagikan KKI Warsi dalam forum bertajuk “Accelerating Multi-Use Forestry through Partnerships, Markets, and Landscape Collaboration”, yang menjadi bagian dari Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026. Forum berlangsung pada 6–7 Oktober 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Adi Junedi, Direktur KKI Warsi, hadir sebagai salah satu pembicara untuk membagikan pengalaman KKI Warsi dalam membangun kolaborasi pengelolaan lanskap antara PBPH, masyarakat, dan para pihak.

Sesi tematik ini diorganisir oleh Kadin RFBH, dengan KKI Warsi sebagai salah satu mitra bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), dan Yayasan Titian Lestari, serta didukung oleh Partnership for Forests (P4F).

Forum ini bertujuan menguji langkah yang dibutuhkan agar Multi-Use Forestry atau Multi Usaha Kehutanan (MUK) dapat bergerak dari kebijakan dan proyek percontohan menjadi pendekatan yang praktis, layak secara komersial, dan dapat dikembangkan dalam skala luas. Pembahasan diarahkan untuk melihat bagaimana pendekatan tersebut dapat meningkatkan nilai hutan yang tetap berdiri, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung lanskap hutan yang lebih tangguh.

Dalam pembukaan ISF 2026, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa keberlanjutan juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi Indonesia. 

“Keberlanjutan bukan hanya agenda iklim, tetapi juga agenda ketahanan ekonomi bagi Indonesia,” ujarnya.

Diskusi juga melihat apa yang telah berjalan, tantangan yang masih dihadapi, serta bukti yang dibutuhkan sebelum pendekatan MUK dapat direplikasi dalam skala lebih luas.